KEUNTUNGAN KESEJAHTERANAN PNS YANG DAPAT DINIKMATI MULAI TAHUN 2016

Budilaksono.com.....Salam Inspiratif, Kepada Bapak Ibu guru, Selamat tahun Baru 2016, semoga di Tahun ini kita di mudahkan dalam pengurusan naik pangkat, dapat tunjangan kinerja, nilai UKG 2016 dan PKG diatas nilai standar nasional, dapat sertifikasi dan tunjangan lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan PNS.

Pada masa pemerintahan Pak Jakowi dan JK mengenai pegawai pemerintahan di tahun 2015 dilakukan moratorium penambahan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Apakah pada Tahun 2016 ini juga masih diberlakukan?. Kita tunggu keputusan dari pengambil kebijakan tertinggi di pemerintahan.

Bila pada tahun ini masih diberlakukan moratorium kecuali guru dan kesehatan, maka pekerjaan PNS bakal semakin berat. Ditambah program pemerintah yang sudah melakukan reformasi birokrasi secara masif, terutama di pusat layanan publik dari tahun 2015 kemarin.

Sebagaimana dalam laman Merdeka.com, Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan tetap menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 6 persen tahun ini. Anggaran kenaikan gaji PNS tersebut sudah masuk dalam APBN 2015.

Pemerintah perlu memperhatikan biaya hidup PNS dengan besaran inflasi. Badan Pusat Statistik ( BPS) merilis inflasi bulan November lalu secara tahunan mencapai 6,2 persen. "Ya tetap lah, itu kan menyesuaikan dengan biaya hidup, inflasi," kata Bambang.

Mulai tahun 2016 ini, PNS di Kementerian/Lembaga, Instansi, dan pemerintah daerah akan dimanjakan dengan banyaknya kebijakan terutama peningkatan tunjangan-tunjangan sesuai dengan jabatannya.

Keuntungan yang dapat dinikmati PNS di 2016 adalah sebagai berikut :

A. JAMINAN KEMATIAN DAN KECELAKAAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil Negara (PNS).

Kesimpulan dari Isi PP ini adalah :

Pemerintah pusat dan daerah yang memperkerjakan ASN, mereka yang mendapatkan gaji dari APBN dan APBD, wajib mendapatkan perlindungan berupa JKK dan JKM, kecuali Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Pegawai ASN di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kewajiban pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada meliputi pendaftaran peserta dan pembayaran Iuran," bunyi Pasal 3 ayat (2) PP tersebut.
Peserta sebagaimana dimaksud merupakan Peserta JKK dan JKM yang dikelola oleh PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero)," bunyi Pasal 7 PP tersebut.
Manfaat JKK meliputi perawatan, santunan, tunjangan cacat. "Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan peserta sembuh, dan dilakukan pada rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, atau fasilitas perawatan terdekat," bunyi Pasal 11 ayat (2) PP tersebut.
Peserta yang didiagnosis menderita penyakit akibat kerja berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas manfaat JKK meskipun telah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK.
Adapun santunan Jaminan Kematian diberikan kepada ahli waris.

B. DAPAT THR

Menurut keterangan Kementerian Keuangan tidak ada kenaikan gaji untuk pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun ini. Sebagai kompensasi PNS akan mendapatkan gaji ke-14 atau Tunjangan Hari Raya (THR).

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, pemerintah telah menganggarkan Rp 6 triliun untuk prgawai pemerintah pusat. Anggaran tersebut masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Dan THR pemerintah daerah dibebankan ke APBD masing-masing.

Askolani menambah, PNS tetap akan mendapatkan 'take home pay' lebih besar dibandingkan tahun 2015. Selain itu, pemerintah dapat terbantu karena berkurang untuk menanggung kekurangan dana Tunjangan Hari Tua (THT). Sehingga beban resiko fiskal pemerintah semakin rendah. "Cost jangka menengahnya jadi lebih ringan dibandingkan dengan memberikan gaji pokok," tutup Askolani.

Catatan Admin :

Bagaimana daerah yang APBDnya kecil dengan beban belanja pegawai tinggi? sanggupkah daerah tersebut? Bila tidak sanggup akan terjadi kesenjangan antara pengawai pusat dan daerah dimana ada daerah yang tidak dapat THR atau gaji ke 14. Ini juga harus menjadi pertimbangan pemerintah

C. TUNJANGAN HINGGA 50 JUTA

Perubahan sistem gaji PNS yang tertulis dalam (UU) No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) memungkinkan seorang PNS menerima tunjangan hingga Rp 50 juta. Pasalnya, dalam aturan tersebut gaji PNS terdiri dari gaji pokok, tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.

Menindaklanjuti perubahan sistem gaji, maka diterbitkan PP tentang gaji PNS dan sekarang sudah masuk tahap harmonisasi. Setelah ini, PP akan diajukan ke Presiden Joko Widodo untuk disahkan dan diterapkan dalam menggaji PNS fungsional maupun struktural.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik KemenPAN RB, Herman Suryatman mengatakan besarnya tunjangan kinerja berdasarkan kinerja institusi dan individu PNS itu sendiri. Selain itu, besarnya tunjangan juga tergantung kekuatan fiskal suatu institusi.

Besarnya tunjangan kinerja berbanding lurus dengan kinerja institusi dan individu PNS. Nantinya, tim penilai termasuk masyarakat akan memberikan masukkan kepada pemerintah dalam menentukan tunjangan. “Contohnya PNS DKI yang dapat tunjangan sampai 50 juta," tuturnya herman.

PNS juga akan mendapatkan tunjangan kemahalan, dan besarnya PNS masing-masing daerah akan berbeda. Besarnya tunjangan ini berdasarkan inflasi dan harga barang di suatu daerah. Makin mahal harganya maka tunjangan kemahalan PNS akan semakin tinggi.

"Ini tergantung indeks harga, misalnya harga di jakarta kan berbeda dengan yang di Puncak Jaya. Teknisnya ada dalam PP yang akan ditetapkan. Maka diharapkan PP ini segera ditterbitkan atau dilaksana," tutupnya.

D. DIBUATKAN RUMAH

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengadakan pertemuan di Kantor Kementerian PU-Pera. Pertemuan tersebut guna membahas pembangunan infrastruktur di daerah-daerah perbatasan.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan ada 50 daerah perbatasan negara yang akan difokuskan dalam pembangunan infrastruktur termasuk membangun perumahan untuk Pegawai Negeri Sipil golongan 1 dengan total 300 ribu unit. Selain itu, lanjut dia, Kementerian PU dan Pera bakal membangun pengairan atau irigasi yang akan dimulai pada tahun depan.

Tjahjo menambahkan, 50 titik di daerah perbatasan tersebut berada di Papua, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan. Ke-50 daerah tersebut saat ini dinilai paling parah dalam pembangunan infrastruktur dan belum tersentuh pembangunan infrastruktur dari pemerintah. "Pokoknya itu yang paling parah. Infrastrukturnya jelek," kata dia.

E. MENAIKAN TUNJANGAN KINERJAN

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian, dan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

PNS yang mempunyai jabatan di lingkungan Kemenhub, Kementan, dan Kemendag, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan. Pemberian tunjangan ini karena adanya peningkatan kinerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Tunjangan kinerja tidak akan diberikan kepada pegawai di lingkungan Kemenhub, Kementan, dan Kemendag yang tidak mempunyai jabatan tertentu.

Kemudian pegawai di lingkungan kementerian yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan tidak akan menerima tunjangan. Selanjutnya, pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai. Kemudian pegawai di lingkungan kementerian diperbantukan/dipekerjakan pada badan/ instansi lain di luar lingkungan Kemenhub, Kementan, dan Kemendag

Adapun besaran tunjangan kinerja ini berdasarkan pada kelas jabatan. Untuk kelas jabatan 1 diberikan tunjangan kinerja sebesar Rp 1.968.000. Untuk kelas jabatan 2 diberikan tunjangan kinerja sebesar Rp 2.089.000. Tunjangan kinerja untuk kelas jabatan 3 sebesar Rp 2.216.000. Sedangkan tunjangan kinerja paling besar diterima oleh pejabat dengan kelas jabatan 17 yaitu sebesar Rp 26.324.000.

"Tunjangan kinerja dibayarkan terhitung mulai bulan Mei 2015, diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya," bunyi Pasal 5 ayat (1,2) Perpres Nomor 133 Tahun 2015, Perpres Nomor 134 Tahun 2015, dan Perpres Nomor 135 Tahun 2015 itu seperti ditulis situs Setkab di Jakarta, Senin (30/11) lalu .

Adapun Pajak Penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran bersangkutan.

Bagi Pegawai di lingkungan Kemenhub, Kementan, dan Kemendag yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, menurut Perpres ini, tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.

"Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud lebih besar dari pada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya," bunyi Pasal 8 ayat (2) ketiga Perpres tersebut.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian, dan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

"Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal 12 ketiga Perpres itu yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 9 November 2015.

Catatan Admin :

Kalau Kami memahami tunjangan kinerja diatas diberikan tidak meyeluruh pada pegawai PNS yang ada pada Kemenhub, Kementan, dan Kemendag hanya diberika pada yang mempunyai jabatan. Itu Artinya akan terjadi kesejangan sosial antar pegawai di kementerian tersebut.

Bagaimana dengan guru sebagai pencerdas anak bangsa, apakah dapat tunjangan kinerja? Apakah tunjangan kinerja pada Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2015 sama artinya dengan sertifikasi guru?.

Harusnya guru juga mendapatkan tunjangan kinerja, karena sampai sekarang tidak adanya isuu tujangan tersebut berpihak kepada guru. Karena ujung tombak mencerdaskan anak bangsa yang akan memajukan negara Indonesia adalah guru. Bila Kesejahteran guru Indonesia sama dengan Negara malaysia, maka pionner anak bangsa dilahirkan sebagai jiwa yang cerdas lebih besar yang akan menjadikan negara Indonesia lebih Maju.