PEDOMAN DAN PETUNJUK/JUKNIS KEBIJAKAN BOS 2016

Budilaksono.com....Salam Inspiratif, kepada bapak ibu guru, bahwa pedoman Juknis kebijakan BOS 2016 sudah bisa diakses. Inilah DRAFT INFORMASI KEBIJAKAN BOS SD DAN SMP TAHUN 2016 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

KEBIJAKAN UMUM

Pengertian

BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Tujuan Umum

Meringankan biaya pendidikan dalam rangka Wajar 9 tahun yang bermutu, serta berperan mempercepat pencapaian SPM dan SNP
Khusus Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik di sekolah negeri
Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik miskin dan meringankan beban siswa lainnya di sekolah swasta.

Sasaran Penerima

Semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/Satap/SLB,baik negeri maupun swasta yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen). Khusus bagi sekolah swasta, juga harus memiliki izin operasional.

Satuan Biaya Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya:

Tingkat SD : Rp 800.000,-/siswa/tahun
Tingkat SMP : Rp 1.000.000,- /siswa/tahun
Untuk sekolah di daerah khusus dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 siswa, akan mendapat alokasi sebanyak 60 siswa.

Sasaran Kebijakan Sekolah Kecil

Sekolah di daerah khusus yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Satap, SLB, SDLB dan SMPLB
Sekolah di daerah kumuh/pinggiran yang peserta didiknya tidak dapat tertampung di satuan pendidikan lain di sekitarnya; Bagi sekolah swasta, minimal sudah memiliki izin operasional selama 3 tahun.

Pengecualian Kebijakan Sekolah Kecil

Sekolah swasta dengan iuran mahal
Sekolah swasta yang izin operasionalnya kurang dari 3 tahun
Sekolah yang tidak diminati oleh masyarakat sekitar karena tidak berkembang
Sekolah yang membatasi jumlah siswa untuk memperoleh kebijakan khusus BOS
Sekolah swasta yang tidak bersedia menerima kebijakan alokasi minimal.

Mekanisme Kebijakan Sekolah Kecil

Tim BOS Kab/Kota memverifikasi sekolah yang sesuai kriteria/syarat
Tim BOS Kab/Kota merekomendasikan dan mengusulkan kepada Tim BOS Provinsi
Tim BOS Provinsi menetapkan alokasi sekolah kecil berdasarkan rekomendasi tersebut.
Tim BOS Provinsi juga berhak menolak rekomendasi bila tidak sesuai kriteria yang telah ditentukan.

Kewajiban Bagi Sekolah Kecil Penerima Alokasi

Minimal Harus menyampaikan informasi jumlah dana BOS yang diterima secara tertulis kepada orang tua siswa dan di papan pengumuman
Mempertanggungjawabkan dana BOS sesuai jumlah yang diterima; Membebaskan iuran/pungutan dari orang tua siswa.

Waktu Penyaluran

Tiap 3 bulan (periode triwulan), yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli- September dan Oktober-Desember
Bagi wilayah terpencil dimana proses pengambilan dananya mengalami hambatan atau perlu biaya yang mahal, penyaluran dilakukan tiap 6 bulan (periode semesteran), yaitu Januari-Juni dan Juli-Desember.

Ketentuan Bagi Penerima BOS

Semua sekolah negeri yang sudah terdata dalam Dapodikdasmen wajib menerima BOS
Semua sekolah swasta yang sudah terdata dalam Dapodikdasmen dan sudah memiliki izin operasional (kecuali sekolah kecil minimal 3 tahun) berhak menerima BOS.
Sekolah berhak menolak dana BOS dengan persetujuan orang tua siswa, dan menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin
Semua negeri dilarang melakukan pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah swasta yang memungut iuran harus mengikuti Permendikbud No 44 Thn 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar
Sekolah dapat menerima sumbangan yang bersifat sukarela dari masyarakat dan orang tua/wali siswa yang mampu
Pemda harus mengendalikan dan mengawasi pungutan dan sumbangan yang diterima sekolah agar mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola secara transparan dan akuntabel
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat.

ORGANISASI PELAKSANA

Organisasi Pelaksanaan Tkt Pusat

Terdiri dari unsur Kemdikbud, Kemdagri, Kemenkeu, Bappenas dan Kemenko Bidang PMK. Di Kemdikbud hanya ada 1 Tim BOS untuk SD, SMP, SMA dan SMK, yaitu Tim BOS Dikdasmen dengan koordinasi di Dit. PSMP

Organisasi Pelaksanaan Tkt Provinsi

Terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, SKPD Pendidikan Provinsi dan DPKD/BPKD Provinsi. Di Provinsi hanya ada 1 Tim BOS untuk SD, SMP, SMA dan SMK. Tim Dapodikdasmen Provinsi turut dilibatkan dalam Tim Manajemen BOS Provinsi.

Organisasi Pelaksanaan Tkt Kab/Kota

Terdiri dari unsur SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota. Di Kabupaten/Kotahanya ada 1 Tim BOS untuk SD, SMP, SMA dan SMK. Tim Dapodikdasmen Kabupaten/Kota turut dilibatkan dalam Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota

Tugas Tim Manajemen BOS Provinsi

Mempersiapkan DPA berdasarkan alokasi dana BOS yang ditetapkan dari Pusat
Membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bank Penyalur
Melakukan kompilasi data jumlah siswa di tiap sekolah dari Dapodikdasmen
Mempersiapkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Provinsi dengan Sekolah
Kepala SKPD Pendidikan menandatangani NPH atas nama Gubernur
Mencairkan dan menyalurkan dana BOS ke sekolah sesuai dengan jumlah siswa
Memerintah Bank Penyalur untuk melaporkan hasil penyaluran dana
Melakukan monitoring laporan penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah
Melakukan koordinasi/sosialisasi/pelatihan kepada Tim Manajemen BOS Kab/Kota
Melakukan monev pelaksanaan program BOS di sekolah
Melakukan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat
Mengupayakan penambahan dana dari APBD untuk sekolah dan manajemen BOS
Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ke Tim BOS Pusat; Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan penggunaan dana BOS dari Kab/Kota
Menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dana BOS ke Tim BOS Pusat.

Tugas Tim Manajemen BOS Kab/Kota

Melatih, membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukkan data ke Dapodikdasmen
Melakukan monitoring perkembangan pendataan yang dilakukan oleh sekolah
Memverifikasi jumlah siswa dan nomor rekening sekolah yang diragukan akurasinya, untuk kemudian meminta sekolah melakukan perbaikan data di Dapodikdasmen
Kepala SKPD Pendidikan menandatangani NPH mewakili sekolah
Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOS
Mengupayakan penambahan dana dari APBD untuk sekolah dan manajemen BOS
Melakukan pembinaan kepada sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS
Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS
Menegur dan memerintahkan satuan pendidikan yang belum membuat laporan
Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS dari sekolah untuk disampaikan ke Provinsi
Melakukan monev pelaksanaan program BOS di sekolah
Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat
Memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat untuk diusulkan ke Tim BOS Provinsi agar memperoleh alokasi dana BOS minimal.

Tugas Tim Manajemen BOS Sekolah

Mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan ke Dapodikdasmen
Memastikan data yang masuk dalam Dapodikdasmen sesuai dengan kondisi riil
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orang tua siswa
Bertanggung jawab atas penggunaan dana BOS yang diterima; Membuat form register penutupan kas dan berita acara pemeriksaan kas
Membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS triwulanan di tiap akhir triwulan dan disimpan di sekolah untuk keperluan monitoring dan audit
Memasukkan data penggunaan dana BOS setiap triwulan ke laporan online
Membuat laporan tahunan penggunaan dana BOS untuk diserahkan ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
Melakukan pembukuan secara tertib; Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat
Memasang spanduk bebas pungutan menjelang dan selama masa PPDB
Sekolah negeri wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana BOS.

LOKASI DAN PENYALURAN

Pendataan di Sekolah

Sekolah menggandakan formulir data pokok pendidikan sesuai dengan kebutuhan
Sekolah melakukan sosialisasi ke seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan tentang cara pengisian formulir pendataan
Sekolah membagi formulir untuk diisi secara manual dan mengumpulkan hasilnya; Sekolah memverifikasi kelengkapan dan kebenaran data
Sekolah memasukkan data ke dalam aplikasi Dapodikdasmen secara offline, kemudian mengirim ke server Kemdikbud secara online
Sekolah harus mem-backup secara lokal data yang telah di-input
Formulir yang telah diisi secara manual harus disimpan di sekolah untuk keperluan monitoring dan audit
Melakukan update perubahan data, minimal satu kali dalam satu semester.
Sekolah dapat berkonsultasi dengan dinas pendidikan mengenai aplikasi pendataan dan memastikan data yang di-input sudah masuk ke dalam server Kemdikbud
Sekolah memastikan data yang masuk dalam Dapodikdasmen sudah sesuai kondisi riil
Tim Manajemen BOS Kab/Kota bertanggung jawab terhadap proses pendataan bagi sekolah yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri.

Penetapan Alokasi Tiap Provinsi

Tiap awal tahun pelajaran baru, Tim BOS Kab/Kota, Provinsi dan Pusat melakukan rekonsiliasi update data siswa tiap sekolah di Dapodikdasmen sebagai persiapan penetapan alokasi BOS
Tim BOS Kab/Kota melakukan kontrol data jumlah siswa tiap sekolah di Dapodikdasmen. Bila beda dengan data riil, Tim BOS Kab/Kota harus meminta sekolah untuk memperbaiki data di Dapodikdasmen
Kemdikbud mengambil data jumlah siswa dari Dapodikdasmen untuk membuat usulan alokasi BOS yang akan dikirim ke Kemenkeu
Alokasi BOS tiap provinsi dihitung dari data jumlah siswa pada tahun pelajaran berjalan ditambah dengan perkiraan pertambahan jumlah siswa di tahun pelajaran baru
Pemerintah menetapkan alokasi BOS tiap provinsi melalui peraturan yang berlaku.

Penetapan Alokasi Tiap Sekolah

Provinsi mengunduh data jumlah siswa di tiap sekolah dari Dapodikdasmen untuk digunakan dalam penetapan alokasi dana BOS tiap sekolah
Alokasi dana BOS untuk sekolah ditetapkan dalam 2 tahap, yaitu alokasi sementara untuk penyaluran di awal triwulan berjalan dan alokasi final untuk dasar penyaluran lebih/kurang salur.

Dasar Penetapan Alokasi Sementara

Alokasi sementara untuk penyaluran awal ditetapkan dengan dasar berikut:

Triwulan 1 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal 1 Desember tahun sebelumnya
Triwulan 2 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal 1 Maret
Triwulan 3 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal 1 Juni
Triwulan 4 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal 21 September.

Dasar Penetapan Alokasi Final

Alokasi final untuk perhitungan lebih/kurang ditetapkan dengan dasar berikut:

Triwulan 1 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal 30 Januari
Triwulan 2 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal 30 April
Triwulan 3 dan triwulan 4 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal 30 Oktober.

Tahap Pendataan dan Pencairan

Jan Feb Mar triwulan 1 pencairan 30 Januuari dan 1 maret
Apr Mei Jun triwulan 2 pencairan 30 April dan 1 Juni
Jul Ags Sep Triwulan 3 pencairan 21 September
Okt Nop Des Triwulan 4 pencairan 30 Oktober

Perhitungan Alokasi Sekolah

Sekolah dengan jumlah siswa ≥60 siswa:

SD/SDLB Dana BOS = Σ siswa × Rp 800.000,-
SMP/SMPLB/SMPT/Satap Dana BOS = Σ siswa × Rp 1.000.000,-
SLB Dana BOS = (Σ siswa SD x Rp 800.000,-) + (Σ siswa SMP x Rp 1.000.000,-)
Bila kurang dari Rp 60.000.000, maka jumlah dana minimal yang diterima SLB adalah sebesar Rp 60.000.000,-

Sekolah dengan jumlah siswa <60 siswa:

SD Dana BOS = 60 × Rp 800.000,-
SMP/Satap Dana BOS = 60 × Rp 1.000.000,-
SMPT Dana BOS = Σ siswa SMPT x Rp 1.000.000,-
Jumlah dana BOS untuk SMPT tetap didasarkan pada jumlah peserta didik riil karena pengelolaan dan pertanggungjawabannya disatukan dengan sekolah induk.
SDLB/SMPLB/SLB SDLB yang berdiri sendiri Dana BOS = 60 × Rp 800.000,-
SMPLB yang berdiri sendiri Dana BOS = 60 x Rp 1.000.000,-
SLB (SDLB dan SMPLB dlm satu pengelolaan) Dana BOS = 60 x Rp 1.000.000,-

Persiapan Penyaluran

Sekolah harus memiliki rekening atas nama sekolah untuk dikirim ke Tim BOS Kab/Kota
Tim BOS Kab/Kota memeriksa keakuratan nomor rekening sekolah untuk dikirim ke Tim BOS Provinsi
SKPD Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/ Kota menandatangani NPH; SKPD Pendidikan Provinsi menyerahkan daftar alokasi BOS tiap sekolah kepada BPKD untuk pencairan dana BOS.

Penyaluran Dari RKUN Ke RKUD

Triwulan 1 dan Semester 1, paling lambat pada minggu ketiga di bulan Januari
Triwulan 2, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan April
Triwulan 3 dan Semester 2, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli
Triwulan 4, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Oktober.

Penyaluran Dana Ke Rekening Sekolah

BUD harus menyalurkan dana BOS ke rekening sekolah paling lambat 7 hari kerja setelah dana diterima di RKUD.

Ketentuan Terkait Penyaluran

Jika terdapat siswa pindah, dana BOS pada triwulan berjalan menjadi hak sekolah asal. Revisi jumlah siswa baru diberlakukan untuk pencairan triwulan berikutnya
Kelebihan salur ke sekolah akibat kesalahan data pada triwulan 1-3 akan diperhitungkan dalam penyaluran triwulan berikutnya.
Sementara kelebihan pada triwulan 4 harus dikembalikan ke rekening KUD
Kekurangan salur ke sekolah dapat langsung dibayarkan apabila dana BOS di BUD masih mencukupi. Apabila tidak cukup, maka Tim BOS Provinsi harus mengajukan laporan kekurangan kepada Tim BOS Pusat untuk menjadi dasar pencairan dana cadangan
Sisa dana di sekolah pada akhir tahun anggaran tetap milik sekolah untuk digunakan bagi kepentingan sekolah sesuai program sekolah
Penyaluran dana BOS ke sekolah (termasuk penyaluran dana cadangan untuk mencukupi kekurangan salur di sekolah) tidak boleh melewati tahun anggaran berjalan.

Ketentuan Pengambilan Dana

Dana BOS harus diterima utuh oleh sekolah
Pengambilan dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah, dan dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku
Dana BOS tidak harus habis dipergunakan pada periode berjalan, tapi digunakan sesuai kebutuhan yang tertuang dalam RKAS.

PENGGUNAAN DANA

Pengembangan Perpustakaan

Prioritas utama adalah membeli buku teks pelajaran sesuai kurikulum yang digunakan sekolah, baik pembelian buku yang baru, mengganti yang rusak, dan membeli kekurangan agar tercukupi rasio satu siswa satu buku. Buku teks yang dibeli adalah yang telah dinilai dan ditetapkan HET-nya oleh Kemdikbud.
Membeli buku pengayaan dan referensi untuk memenuhi SPM
Langganan koran, majalah/publikasi berkala yang terkait pendidikan (offline/online)
Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan
Peningkatan kompetensi pustakawan
Pengembangan database perpustakaan
Pemeliharaan perabot perpustakaan
Pemeliharaan & pembelian AC perpustakaan
Biaya untuk pengembangan perpustakaan minimal 5% dari anggaran operasi sekolah.

Kegiatan PPDB

Semua jenis pengeluaran dlm rangka PPDB
Semua jenis pengeluaran dalam rangka pendataan Dapodikdasmen, yaitu:
Penggandaan formulir Dapodikdasmen
Biaya pemasukan, validasi, update dan pengiriman data. Yang dapat dibayarkan untuk kegiatan ini adalah: Bahan habis pakai (ATK); Sewa internet (warnet), upload data secara online tidak dapat dilakukan di sekolah
Biaya transportasi, apabila upload data secara online tidak dapat dilakukan di sekolah. Honor operator Dapodikdasmen.
Kebijakan pembayaran honor untuk petugas pendataan di sekolah adalah sebagai berikut: Kegiatan pendataan Dapodikdasmen diusahakan untuk dikerjakan oleh tenaga administrasi yang ada di sekolah, sehingga sekolah tidak perlu menganggarkan biaya tambahan untuk pembayaran honor bulanan
Apabila tidak ada tenaga administrasi yang berkompeten, sekolah dapat menugaskan tenaga operator lepas (outsourcing) yang dibayar sesuai dengan waktu pekerjaan (tidak dibayarkan honor rutin bulanan); Standar honor operator Dapodikdasmen mengikuti standar biaya, atau ketentuan dan kewajaran yang berlaku di daerah sesuai dengan beban kerja; Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan.

Pembelajaran dan Ekstrakurikuler

Membeli alat peraga IPA yang diperlukan sekolah untuk memenuhi SPM di tingkat SD
Mendukung penyelenggaraan PAKEM di SD; Mendukung penyelenggaraan Pembelajaran Kontekstual di SMP
Pengembangan pendidikan karakter/ penumbuhan budi pekerti
Pembelajaran remedial dan pengayaan
Pemantapan persiapan ujian
Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang merah remaja
Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
Pendidikan dan pengembangan sekolah sehat, aman, ramah anak dan menyenangkan
Biaya lomba yang tidak dibiayai pemerintah/ pemda (termasuk untuk biaya pendaftaran, transportasi dan akomodasi)
Honor mengajar tambahan di luar jam/ kewajiban mengajar dan transportnya.

Ulangan dan Ujian

Biaya ulangan harian/tengah semester/akhir semester/kenaikan kelas dan ujian sekolah
Komponen yang dapat dibayarkan adalah: Fotocopy/penggandaan soal; Fotocopy laporan hasil ujian untuk disampaikan kepada Kepala Sekolah, serta ke Dinas Pendidikan dan orang tua/wali;
Biaya transport pengawas ujian yang ditugaskan di luar sekolah tempat mengajar, dan tidak dibiayai Pemerintah/Pemda.

Pembelian Bahan Habis Pakai

Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk peserta didik, buku inventaris
Alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk)
Minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah
Pengadaan suku cadang alat kantor
Alat-alat kebersihan dan alat listrik.

Langganan Daya dan Jasa

Langganan listrik, air, dan telepon (termasuk pasang instalasi baru bila ada jaringan)
Langganan internet pasca/pra bayar, baik dengan fixed modem maupun mobile modem (termasuk pasang baru bila ada jaringan).
Batas maksimal pembelian paket/voucher mobile modem sebesar Rp. 250.000/bulan, sedangkan biaya langganan dengan fixed modem sesuai dengan kebutuhan sekolah
Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah tertentu jika di sekolah tidak ada jaringan listrik (termasuk perlengkapan pendukungnya)

Perawatan/Rehab dan Sanitasi

Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela
Perbaikan mebeler; Perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC) untuk menjamin kamar mandi dan WC siswa berfungsi dengan baik
Perbaikan saluran pembuangan dan saluran air hujan
Perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya

Pembayaran Honor Bulanan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM)
Tenaga administrasi
Pegawai perpustakaan
Penjaga Sekolah; Petugas satpam
Petugas kebersihan
Batas maksimum pembayar honor bulanan sekolah negeri adalah 15%.
Pengangkatan tenaga honor baru harus dapat pertimbangan dan persetujuan kab/kota.

Pengembangan Profesi G/TK

Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS. Sekolah yang mendapat hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama hanya boleh menggunakan dana BOS untuk transport kegiatan bila tidak disediakan
Menghadiri seminar peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan (biaya pendaftaran dan akomodasi apabila seminar diadakan di luar satuan pendidikan)
Mengadakan workshop peningkatan mutu. Biaya yang dapat dibayarkan adalah fotocopy, serta konsumsi peserta workshop yang diadakan di sekolah dan biaya nara sumber dari luar sekolah dengan mengikuti standar biaya umum (SBU) daerah
Dana BOS tidak boleh digunakan untuk biaya kegiatan yang sama yang telah dibiayai oleh pemerintah/pemda

Membantu Siswa Miskin

Hanya bagi siswa miskin yang tidak mendapatkan bantuan sejenis dari sumber lainnya, misalnya PIP. Membeli alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang mengalami kesulitan transportasi ke sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan), dimana barang yang dibeli tersebut harus dicatat sebagai inventaris sekolah.

Pengelolaan Sekolah

Penggandaan laporan dan surat-menyurat; Insentif bagi tim penyusun laporan BOS
Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/Kantor Pos
Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota
Biaya pertemuan dalam rangka penyusunan RPS/RKT/RKAS, kecuali untuk pembayaran honor

Pembelian dan Perawatan Komputer

Membeli/memperbaiki komputer desktop/ work station. Maksimum pembelian bagi SD 4 unit/tahun dan SMP 7 unit/tahun
Membeli/memperbaiki printer atau printer plus scanner. Maksimum pembelian adalah 1 unit/tahun
Membeli/memperbaiki laptop. Jumlah maksimum pembelian adalah 1 unit/tahun dengan harga maksimum Rp. 6 juta
Membeli/memperbaiki proyektor. Jumlah maksimum yang dapat dibeli adalah 1 unit/ tahun dengan harga maksimum Rp. 5 juta; Ketentuan pembelian: Harus dibeli di toko resmi
Proses pengadaan barang mengikuti peraturan yang berlaku; Peralatan harus dicatat sebagai inventaris sekolah.

Biaya Lainnya

Peralatan pendidikan yang mendukung kurikulum yang diberlakukan Pemerintah
Mesin ketik
Peralatan UKS dan obat-obatan
Pembelian meja dan kursi peserta didik/ guru, jika yang ada sudah tidak berfungsi atau jumlahnya kurang
Penanggulangan dampak darurat bencana, khusus selama masa tanggap darurat.

Ketentuan Penggunaan Dana

Prioritas utama adalah untuk kegiatan operasi sekolah; Sekolah yang menerima DAK tidak boleh menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama. Tapi jika dana BOS tidak cukup, maka sekolah dapat mempertimbangkan sumber pendapatan lain
Transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar kewajiban jam mengajar harus SBU dari Pemda
Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah dan digunakan untuk keperluan sekolah (Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan Nomor: S- 5965/PB/2010 tanggal 10 Agustus 2010 perihal Pemanfaatan Bunga Bank yang berasal dari Dana BOS di rekening satuan pendidikan)

Larangan Penggunaan Dana

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli software pelaporan keuangan BOS atau software sejenis
Membiayai kegiatan yang bukan prioritas sekolah dan perlu biaya besar, seperti studi banding, tur studi dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan, kecuali untuk menanggung biaya keikutserta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transpor rutin guru; Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi, kecuali bagi siswa miskin yang tidak dapat bantuan dari sumber lain
Rehabilitasi sedang dan berat; Membangun gedung/ruangan baru
Membeli LKS dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber lain secara penuh/wajar
Membiayai kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, seperti upacara/ acara keagamaan, dan iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional
Membiayai kegiatan terkait program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan Prov/Kab/Kota dan Kemdikbud
Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi satuan pendidikan/guru.

Mekanisme Pembelian Barang/Jasa

Menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis sesuai peraturan yang berlaku, melalui membandingkan harga penawaran dengan harga pasar dan negosiasi
Memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan, dan kewajaran harga
Membuat laporan singkat tertulis tentang penetapan penyedia barang/jasa
Diketahui oleh Komite Sekolah
Terkait dengan biaya untuk rehabilitasi ringan/pemeliharaan bangunan sekolah, Tim BOS Sekolah harus: Membuat rencana kerja
Memilih satu atau lebih pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan standar upah yang berlaku di masyarakat.

Pencatatan Inventaris

Barang hasil pembelian harus dicatat dalam buku penerimaan barang
Seluruh barang inventaris yang telah dicatat penerimaannya, selanjutnya harus dicatatkan dalam buku inventaris barang
Sekolah melaporkan hasil pembelian barang inventaris ke Dinas Pendidikan Kab/Kota
Dinas Pendidikan Kab/Kota membuat rekap hasil pembelian barang inventaris untuk disampaikan ke Dinas Pendidikan Prov
Berdasarkan laporan Dinas Pendidikan Kab/ Kota, Dinas Pendidikan Provinsi membuat Berita Acara Serah Terima Aset yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

MONITORING DAN PELAPORAN

Monitoring Tim BOS Pusat

Bertujuan untuk memantau penyaluran dana, kinerja Tim BOS Provinsi, penggunaan dana manajemen yang disediakan oleh Tim BOS Pusat dan pelaksanaan program di sekolah
Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke satuan pendidikan dilakukan secara onlin

Monitoring Tim BOS Provinsi

Bertujuan untuk memantau penyaluran, penyerapan, dan penggunaan dana di sekolah; Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan
Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan secara online.

Monitoring Tim BOS Kab/Kota

Bertujuan untuk memantau penyaluran, penyerapan, dan penggunaan dana di sekolah
Monitoring dapat dilakukan secara terpadu dengan program lain
Monitoring dapat melibatkan Pengawas Sekolah yang kredibel dan bertanggung jawab
Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan.

Laporan Tingkat Sekolah

Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporannya. Laporan penggunaan dana BOS meliputi laporan realisasi penggunaan dana tiap sumber dana dan surat pernyataan tanggung jawab penggunaaan dana sesuai NPH. Pembukuan/administrasi, serta bukti dan dokumen pendukung bukti pengeluaran wajib diarsipkan oleh sekolah sebagai bahan audit. Setelah diaudit, maka data tersebut dapat diakses oleh publik. iv. Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat.

Laporan Tingkat Kabupaten/Kota

Rekapitulasi penggunaan dana BOS yang diperoleh dari Sekolah. Penanganan Pengaduan Masyarakat, yang antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian.

Laporan Tingkat Provinsi

Laporan penyaluran dana tiap triwulan atau semester
Laporan Akhir Tahun
Hasil penyerapan dan penggunaan dana di sekolah
Penanganan Pengaduan Masyarakat; Kegiatan lainnya, seperti kegiatan sosialisasi dan pelatihan, serta pengadaan. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi.

Laporan Tingkat Pusat

Laporan penyaluran dana tiap triwulan atau semester; Laporan Akhir Tahun
Laporan penggunaan dana BOS; Statistik penerima bantuan
Hasil monitoring dan evaluasi
Penanganan Pengaduan Masyarakat. Kegiatan lainnya, seperti sosialisasi, pelatihan, dan pengadaan.

PENGAWASAN, SANKSI DAN PENGADUAN

Pengawasan

Pengawasan Melekat, dilakukan oleh pimpinan instansi kepada bawahannya. Prioritas utama dalam program BOS adalah pengawasan oleh SKPD Pendidikan Kab/Kota kepada sekolah
Pengawasan Fungsional Internal, dilakukan Itjen Kemdikbud serta Itda Provinsi/Kab/ Kota sesuai kebutuhan atau permintaan instansi yang akan diaudit, di wilayah kewenangan masing-masing;
Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit; Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan. Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat dengan mengacu pada kaedah keterbukaan informasi publik.

Sanksi

Sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja)
Tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu dana BOS yang disalahgunakan agar dikembalikan kepada sekolah
Proses hukum bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana BOS
Apabila berdasarkan hasil monitoring atau audit, sekolah terbukti melakukan penyimpangan, atau tidak menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS (termasuk laporan online), Tim Manajemen BOS Kab/Kota dapat meminta secara tertulis kapada bank (dengan tembusan ke satuan pendidikan) untuk menunda pengambilan dana BOS dari rekening sekolah
Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada provinsi/kabupaten/kota, bila terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.

Tingkat Pusat Menetapkan petugas Unit P3M

Menerima dan mencatat semua informasi, ke dalam sistem online pengaduan BOS
Menjawab pertanyaan dan menindaklanjuti usul/saran/masukan
Memonitor progres penanganan pengaduan yang ada di provinsi maupun kab/kota
Menganalisa informasi sebagai bahan masukan bagi kebijakan manajemen BOS
Menyampaikan informasi kepada Inspektorat Jenderal dalam hal diperlukan tindak lanjut
Membuat laporan penanganan pengaduan secara regular
Menyelenggarakan rapat koordinasi untuk mendorong penyelesaian
Melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kerjasama - Ditjen Dikdasmen terkait publikasi informasi.

Media P3M Tingkat Pusat

Alamat web : www.bos.kemdikbud.go.id Telepon PIH : 177 SD : 0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632 SMP : 0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980 Faksimil : 021-5731070, 021-5725645, 021-5725635 Email : bos@kemdikbud.go.id SMS : 1771

P3M Tingkat Provinsi Menetapkan petugas Unit P3M

Menerima dan mencatat semua informasi ke dalam sistem pengaduan online BOS
Menjawab pertanyaan dan menindaklanjuti usul/saran/masukan
Memonitoring Kab/Kota untuk memastikan tugas dan fungsi P3M BOS dilaksanakan
Berkoordinasi dengan Kab/Kota untuk penanganan langsung kasus yang dianggap mendesak dan penting
Membuat laporan perkembangan status pengaduan secara regular
Menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala untuk mendorong penyelesaian
Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi terkait dengan publikasi informasi.

P3M Tingkat Kabupaten/Kota

Menetapkan petugas Unit P3M
Menerima dan mencatat semua informasi ke dalam sistem pengaduan online BOS
Menjawab pertanyaan dan menindaklanjuti usul/saran/masukan
Melakukan penanganan, serta memonitor kemajuan penanganan pengaduan
Memperbarui status hasil tindak lanjut pengaduan BOS secara online
Membuat laporan perkembangan status pengaduan secara reguler
Menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala untuk mendorong penyelesaian
Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten/Kota terkait dengan publikasi informasi.

Semoga bermanfaat sebagai pedoman bagi seluruh sekolah yang menerima dana BOS 2016