KISAH KEPSEK SMK DI 3T DARI PROGRAM PENGIRIMAN PERTUKARAN KEPSEK

Bdilaksono.com...Salam Inspiratif, Kepada bapak ibu guru, pemerintah membuat program pertukaran kepala sekolah. Program ini dikhususkan buat Kepsek PNS yang definitif dimana memimpin sekolah yang sudah pernah meluluskan siswanya atau punya alumni.

Inilah kisah Kepsek yang lulus mengikuti pertukaran kepala sekolah. Kepala sekolah tersebut bernama M.Ramli yang menjadi Kepala sekolah di SMKN Sooko Kabupaten Mojokerto selama 10 hari dari program ini. Inilah kisahnya :

M. Ramli merupakan kepala SMKN 1 Petasia, Morowali, Sulawesi Tengah yang dikirim ke SMKN 1 Sooko Kabupaten Mojokerto. Ini merupakan bagian dari program pengiriman sejumlah kasek dari daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) untuk belajar di sekolah terbaik.

Pria 42 tahun itu mengaku beruntung karena bisa merasakan studi di salah satu SMK terbaik. Sebaliknya, dia mengaku kasihan dengan Prapti Widodo, kepala SMKN 1 Sooko yang menggantikan dirinya di SMKN 1 Petasia. ’’Ibaratnya, saya di sini senang-senang. Sedangkan yang ke sana menderita,’’ ucapnya.

Sejak di perjalanannya saja, menurutnya sudah susah. Dari sekolahnya ke ibu kota Sulawesi Tengah, Palu, jaraknya mencapai 450 kilometer. ’’Harus ditempuh pakai bus selama satu hari,’’ tuturnya. Karena medannya memang tidak bagus. Setelah itu, baru naik pesawat ke Surabaya selama dua jam.

Pada awalnya, Ramli mengaku terpaksa mengikuti program pertukaran kasek. Penyebabnya, di Morowali hanya ada tujuh SMK. Dua SMK Negeri dan lima SMK swasta.

Ramli meneruskan penjelasannya, dari semua kriteria itu, hanya saya yang memenuhi. Jadilah saya yang berangkat. Sekolah yang dia pimpin berdiri 2004. Dan dia langsung ditunjuk sebagai kepala sekolahnya. Maklum, Morowali adalah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Poso. Penduduknya belum sampai 500 ribu jiwa.

’’SMK di sini jauh lebih lengkap daripada di sana,’’ paparnya. Sebagai gambaran, setelah tiga tahun dibuka, jurusan otomatif di sekolahnya baru memiliki tiga motor untuk praktik. Sampai sekarang, dia juga belum berani membuka jurusan kontruksi bangunan. Dia baru sebatas membuka jurusan teknik gambar bangunan. ’’Kenapa gambar? Karena praktiknya lebih murah. Kalau kontruksi prakteknya kan mahal,’’ tuturnya.

Di sekolahnya, tidak ada SPP. ’’Ini imbas politik yang selalu menyebut sekolah gratis saat kampanye. Sehingga begitu ada pungutan sedikit saja, langsung disemprit kepala daerah. Jadi sekolah tak berani mungut,’’ ungkapnya.

Untuk biaya, selama ini dipenuhi dari dana BOS Pusat sebesar Rp 1,5 juta per tahun per siswa. Serta dana BOS dari Pemkab sebesar Rp 40 ribu per siswa per bulan. ’’ Jumlah total siswa saya ada 500 anak,’’ ucapnya.

Karena minim dana, akhirnya tidak banyak pengembangan yang bisa dilakukan. ’’Kalau mau prakerin (praktik kerja industri) dan uji kompetensi yang wajib, kita kumpulkan orang tua. Kita sampaikan, biaya dari Pemkab sekian, sisanya ortu sekian,’’ bebernya.Jika tidak demikian, orang tua protes.

’’Selama di sini, saya beberapa kali ikut kunjungan industri dengan siswa kelas X. Disana, ini tak bisa dilakukan karena terkendala biaya,’’ ucapnya. Padahal dengan SPP Rp 150 ribu per bulan, siswa SMAN 1 Sooko sudah bisa mengikuti kunjungan industri dan prakerin. Dari SPP itu juga ada yang disisihkan untuk koperasi dan bank mini yang bisa diambil saat lulus.

Sejak 12 Desember lalu, Ramli mengaku sempat menemani siswa kunjungan industri ke PT Indofood dan Batik Cahaya di Pasuruan. Alfamart dan Ines Kosmetik serta Damma TV di Malang. Semua itu menurutnya sangat bermanfaat.

’’Mudah-mudahan ketika tahun depan SMK diambil alih provinsi, kita bisa sebanyak-banyaknya meniru yang ada disini. Sebab dari sini, saya banyak belajar. Namun aplikasinya tergantung ketersediaan anggaran,’’ paparnya.

Dengan diambil alih provinsi, internvensi politik menurutnya juga bisa dikurangi.’’Karena di sana pergantian kepala sekolah bisa terjadi setiap bulan,’’ ucapnya. (Sumber : Jawapos)

Kisah yang dituturkan oleh M.Ramli kepsek SMKN 1 Petasia Morowali, sama dengan kisah hampir SMK di provinsi Jambi begitu juga di SMK di kabupaten Tebo. Karena setiap siswa mau melaksanakan praktik kerja lapangan atau yang dikenal Prakerin dan uji kompetensi wajib harus memanggil dan mengumpulkan ortu wali, untuk menjabarkan perincian biaya yang dikeluarkan. Kalau di SMK di Tebo perincian biaya prakerin dana sekolah sekian, dan masih kurang segini maka bapak ibu wali murid haruus menambah sekian.

Tempat prakerin di SMK Tebo juga masih sekitar dari Kabupaten Tebo dan Muara Bungo yang lebih dekat karena pertimbangan orang tua merasa keberatan bila biaya besar yang dikeluarkan bila praktik jauh.

Semoga dengan program pengiriman pertukaran kepsek akan memberikan wawasan terbuka dan luas yang dapat dipetik oleh kepala sekolah tersebut untuk ditularkan atau diterapkan di sekolah dimana mereka ditempatkan.