BKN BOLEHKAN PNS GURU MAJU MENJADI KEPALA DESA/PERANGKAT DESA

Budilaksono.com.....Salam inspiratif, Kepada bapak ibu guru ada kabar gembira dari BKN bahwa guru bisa mengikuti pemilihan kepala desa. Untuk menguatkan hal tersebut Kepala BKN telah menerbitkan Surat Nomor CI.26-30/V.38-6/48 yang intinya menyebutkan PNS yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. Surat

Kepala BKN Nomor CI.26-30/V.38-6/48 juga menjelaskan bahwa Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dapat dimutasikan setelah menjalani masa jabatan Sekretaris Desa sekurang-kurangnya enam tahun.

Penetapan waktu enam tahun dalam ketentuan tersebut disesuaikan dengan masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pernyataan Kepala BKN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007, pasal 14

Menurut Tumpak Hutabarat Kepala Biro Humas megatakan,terkait dengan adanya aduan mengenai tidak diberikannya izin kepada PNS Guru yang ingin mencalonkan diri menjadi Kepala Desa/Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Ini didasarkan pada Pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi PNS.

Subeno Audiwan Muda BKN mengamini apa yang dikatakan olh Tumpak Huutabarat, saat memimpin tim Wasdal (Pengawasan dan Pengendalian) dan Humas BKN menemui perwakilan BKD Provinsi Jawa Barat, Selasa (30/12/2015) di Bandung yang lalu. Pada pihak BKD Provinsi Jawa Barat diwakilkan oleh Kepala Subbidang Penempatan dalam Jabatan pada Bidang Pengembangan Karir, Romli Risma.

Tim BKN menjelaskan kepada BKD Jawa Barat bahwa PNS yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa/Perangkat Desa dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Pegawai Negeri yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai Kepala Desa/Perangkat Desa dikembalikan ke instansi induknya,” jelas Subeno.

Semoga informasi ini bermanfaat kepada seluruh PNS terutama guru yang mau menjadi kepala desa/perangkat desa tidak kehilangan hak PNSnya. Selain itu Juga PNS tersebut tetap bisa mengajukan kenaikan pangkat. Setelah habis jabatan kelapa daerah/perangkat daerah tetap kembali menjadi PNS di instansi induknya.