PNS SIAP KENA MUTASI BILA MAIN MATA DALAM PILKADA

Budilaksono.com.....Salam inspiratif, kepada bapak ibu pada tanggal 9 Desember 2015 akan diadakan pesta akbar pemilihan para kepala daerah. Pada pemilihan seperti inilah yang akan menjadi korban adalah para PNS, kenapa? Karena setiap pemilihan bupati bila kita tidak berpihak kepada calon bupati incamben atau calon lainnya, maka bila mereka jadi, PNS siap-siap untuuk dimutasi ketempat yang jauh.

Birokrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil(PNS) merupakan kelompok potensial yang dianggap bisa memberikan kontribusi suara yang cukup besar dalam setiap pelaksaan Pilkada. Oleh karena itu, politisi birokrasi rentan dilakukan terutama oleh calon incumben yang masih memiliki kekuasaan mengendalikan birokrasi.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah Abhan Misbah dalam kegiatan sosialiasasi pengawasan partisipatif yang diselenggarakan Panwas Purworejo di ruang Arahiwang mengatakan para PNS siap was-was dalam pemilihan kepala daerah selalu menjadi korban untuk siap dimutasikan bila calon menjadi bupati.

Pada kegiatan ini diikuti 150 peserta dari unsur PNS anggota Korpri dan guru anggota PGRI.”Setiap pelaksanaan Pilkada, PNS yang sering menjadi korban. PNS itu diam saja terkadang salah apalagi bergerak. Makanya PNS seringkali menjadi korban dalam setiap kali Pilkada dilaksanakan, terutama jika ada calon incumbent yang maju lagi,” katanya (referensi suaramerdeka)

PNS merupakan abdi negara yang tugas utamanya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai aturan, birokrasi PNS tidak diperbolehkan berpolitik praktis dan harus menjaga netralitasnya.

Politisasi birokrasi menjadi salah satu potensi pelanggaran Pilkada yang dipantau secara intens oleh jajaran pengawas. Dia mencontohkan kasus pelanggaran netralitas PNS yang terjadi di Kabupaten Sragen.

“Banyak khasus PNS yang mengikuti politik praktis salah satu di Sragen adalah satu pejabat camat yang memfasilitasi kegiatan kampanye salah satu pasangan calon dengan pembagian sembako. Kasusnya sudah masuk ke persidangan di pengadilan. Saya pikir kasus di Sragen ini perlu menjadi pelajaran bersama semua birokrasi di kabupaten/kota yang saat ini sedang melaksanakan Pilkada

Para PNS di seluruh kabupaten dan propinsi yang melaksanakan pemilihan kepala daerah,agar tidak bermain-main api dengan nekad melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis Pilkada. PNS tetap memiliki hak pilih tapi tidak boleh mendukung dalam melibatkan diri pada kemenangan calon.