PENCAIRAN TUNJANGAN KINERJA PNS AKAN DIBERIKAN SECARA SELEKTIF

Budilaksono.com.....Salam inspiratif,kepada bapak ibu pegawai negeri tingkatkan kinerja kalian karena dengan semakin bagus kerja kita akan sekin baik tunjangan kinerja kita. Kinerja berhubungan erat dengan penataan birokrasi. Karenanya pemerintah saat ini melakukan reformasi birokrasi yang paling uutama adalah tunjangan kinerja. Bila kinerja institusi kita bekerja tidak mengalami kenaikan reformasi birokrasi dipastikan pencairan tunjangan kinerja kita tertunda

Sebelum ada reformasi birokrasi ini ada, tunjangan kinerja yang diperoleh setiap institusi sangat relatif apabila dibandingkan dengan capaian reformasi birokrasi di setiap instansi.

Program reformasi sudah berjalan tetapi MenPAN-RB belum puas dengan pelaksanaan reformasi birokrasi saat ini, karena birokrasi di Indonesia masih bisa lebih baik lagi. Karenapelaksanaan reformasi birokrasi kedepannya harus melesat lagi. Dan pemerintah melalui kementerian PANRB akan terus mengupayakan peningkatan secara signifikan terkait pengelolaan reformasi birokrasi, terutama perbaikan sistem, dan mengharapkan masukan-masukan positif yang diberikan oleh TIRBN (Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional).

Menurut Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi untuk menaikan tunjangan kinerja sangat bergantung dari reformasi birokrasi dan akuntabilitas institusinya yang harus semakin baik. “Apakah sudah sepadan tunjangan kinerja dengan kinerjanya itu sendiri? Itu sangat relatif. Untuk sekarang tunjangan tidak dipukul rata seperti yang dulu tetapi tergantung reformasi birokrasinya dia sudah baik atau belum,” katanya

Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo pemberian tunjangan berbeda dengan persiden sebelumnya, disini tunjangan tersebut dilakukan secara sangat selektif. Sementara apabila tidak mengikuti peta jalan reformasi birokrasi, dan apabila masih ada KKN, tidak ada peningkatan di prosses bisnis, SDM dll dipastikan institusi tersebut tidak mendapatkan tunjangaan kinerja

"Banyak institusi pemerintah mengajukan tunjangan kinerja, tapi tidak dikabulkan. Walaupun mereka mengatakan self assesment baik, tapi kalau dari hasil pemeriksaan BPKP dan Tim Quality Assurance, tidak bisa naik, kita tidak berani merekomendasikan kepada Presiden," ujarnya.

Dikatakan Yuddy, tunjangan kinerja memiliki base line yang sudah ditetapkan. Apabila pada lima tahun lalu ditetapkan base line sebesar 40%, maka tunjangan tersebut harus diberikan. Base line tertinggi pada lima tahun lalu untuk ukuran reformasi birokrasi yang sudah dilakukan adalah oleh Kementerian Keuangan, BPK, dan Mahkamah Agung.

Mulai tahun ini reformasi birokrasi tidak anya pada tiga kementerian keuangan, BPK dan Mahkamah Agung saja tapi seluruh K/L dengan melihat sistemnya, kemudian proses perubahannya, profesionalisme, tata kerja dan tata kelola institusinya, dihitung rata-rata maksimum 40%. “Dari 40% itu di tahun ini juga akan dievaluasi. Bila ada kemajuan nilai reformasi birokrasi, maka ada yang naik 10%, 15% dan seterusnya. Selain itu juga ada indeks nilainya," imbuh Yuddy yang didampingi Deputi RB Kunwas M. Yusuf Ateh dan Deputi. Maka kemungkinan instansi tersebut akan mendapatkan tunjangan kinerjanya.

Semoga informasin ini akan segera ditindaklanjuti oleh seluruh instansi untuuk segera melakukan reformasi birokrasi agar seluruh pegawainya mendapatkan tungangan kinerja kembali.