MANTAP KABUPATEN/KOTA INI TERAPKAN PERDA BTQ UNTUK SELURUH JEJNJANG PENDIDIKAN

Budilaksono.com...Salam inspiratif, kepada bapak ibu guru kabupaten ini menerapkan seluruh siswa dari jenjang SD sampai SMK wajib baca tulis Alquran yang dituangkan perda yang diterbitkan oleh walikota. Wali kota tersebut adalah Kota Pekalongan. Dengan menerbitkan Perda No.12/

2015 mewajibkan peserta didik dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA untuk Baca Tulis Alquran (BTQ) bagi peserta didiknya yang beragama Islam pada jam tambahan (jam nol)

Untuk jenjang SD/MI pada jam 06.30 dan SMP dan SMU pada jam 06.00 WIB. Namun jika sekolah tidak melaksanakan kegiatan BTQ pada jam ke-nol, bisa melapor ke Dindikpora Kota Pekalongan. Setiap sekolah mewajibkan kepada setiap peserta didik yang beragama Islam untuk mengikuti kegiatan BTQ.

Tujuannya membentuk peserta didik yang mampu membaca, menulis, menerjemahkan dan memahami isi kandungan Alquran serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Penerapan Perda ini terkendala jumlah guru BTQ. Jumlah guru BTQ yang ada saat ini belum bisa mencukupi kebutuhan sekolah. Ia mencontohkan, ada sekolah yang mempunyai 16 rombongan belajar (rombel) paralel. Namun guru BTQ yang ada hanya enam orang, sehingga perlu tambahan guru BTQ.

Kendala yang dihadapi lembaga pendidikan berupa terbatasnya guru. Cara yang terbaik untk menyikapi ini adalah :

Bagi peserta didik yang telah memahami baca dan tulis Quran (BTQ) dengan baik berpeluang sindrom jenuh karena bersifat pengulangan.
Kekurangan guru BTQ dapat memanfaatkan ustad atau guru TPQ dengan sistem kerja paruh waktu, bukan guru kontrak karena rentan menuntut menjadi PNS,” tuturnya.
Bagi peserta didik yang non-muslim pada jam pembelajaran tambahan tersebut perlu diberi alokasi waktu berdasarkan kesepakatan guru agamanya dengan peserta didik. Dengan kata lain, peserta didik non-muslim tetap melaksanakan aktivitas pembelajaran selain BTQ.
Adanya Perda jangan muncul kesan perhatian ekstra bagi agama tertentu karena rentan muncul kecemburuan sosial sebagai pintu masuk terjadinya embrio konflik berbasis agama.
Sebelum terbit perda perlu dibahas satu meja dengan pemangku agama di lingkungan Kemenag Kab/kota agar pelaksanaan perda merujuk pada masukan dari pemangku multiagama. Semoga saja, Perda tak terkait dengan Pilkada yang akan dihelat 9 Desember 2015 mendatang,

Sekolah wajib menambah jam pelajaran agama yang dipergunakan khusus untuk kegiatan BTQ bagi peserta didik beragama Islam melalui jam ke-nol.

Semoga dengan adanya perda yang mengikat seluruh siswa yang beragama Islam ini akan mengubah tingkah laku siswa kedepan lebih baik. Dan kapan perda seperti ini diterapkan dipemda kabuupaten lainnya.