KERJA BIROKRASI LAMBAT, PEGAWAI TIDAK DAPAT KENAIKAN TUNJANGAN KINERJA

Budilaksono.com.....Salam inspiratif,Kepada bapak ibu guru bila dalam kinerja atau bekerja lamban maka akan mempengaruhi penilaian kinerja kita. Karena informasi yang terbaru dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan, Bagi kementerian yang lamban, maka nilai reformasi birokrasinya akan berkurang. Otomatis kenaikan tunjangan kinerjanya akan dievaluasi lagi

Kementerian PANRB sebagai motor penggerak reformasi birokrasi, akan melakukan evaluasi yang komprehensif, baik dari sisi SDM aparatur, kelembagaan maupun dari business process-nya kepada seluruh kementeriaan dan lembaga serta pemda.

Yuddy akan mengevaluasi bagaimana kondisi SDM aparatur dan kelembagaan serta business process penyelenggaraan pelayanan publik. Sejauhmana efektivitasnya. Contoh terkait Indonesia National Single Window (INSW), bagaimana efektivitasnya ? Apakah sudah optimal ? Demikian juga dengan pelayanan publik di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Apakah pelayanannya benar-benar satu pintu atau masih kembali ke instansi induknya.

Menteri Yuddy menegaskan akan segera membangun komunikasi dengan para Menteri di bidang perekonomian di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Karena yang lebih tau permasalahan pokok adalah para menteri di bidang perekonomian.

Kementerian PANRB melihatnya dari sisi reformasi birokrasi, baik dari sisi SDM aparatur sesuai UU ASN, dari sisi tata laksana sesuai UU Adpem, serta dari sisi pelayanan publik sebagaimana diatur dalam UU Pelayanan Publik.

Masalah yang sering terjadi pada kementerian /lembaga/pemda adalah permasalahan klasik yakni aturan (rule based) sehingga kesannya kaku. Padahal untuk merespon dinamika masyarakat serta perkembangan ekonomi dan investasi, birokrasi sekarang harus berorientasi kepada kinerja (performance based), bahkan harus mulai mengarah kepada birokrasi yang dinamis (dynamic governance).

Terkait keberlanjutan paket kebijakan ekonomi, Menteri Yuddy berpandangan agar dilakukan evaluasi serta pengawasan dan pemantauan agar pelaksanaannya lebih optimal. "Saran kami, optimalkan pelaksanaan enam paket yang sudah dikeluarkan. Baru kemudian paket berikutnya dilanjutkan," ungkap Yuddy.(sumber : Kementerian PAN-RB)

Semoga dengan informasi ini akan ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga dan pemda untuk meningkatkan kinerja agar mendapatkan tunjangan