SANKSI UNTUK PEJABAT DAN PEGAWAI PEMERINTAH BILA JALANKAN TAK SESUAI UU NO 30 TAHUN 2014

Budilaksono.com......Salam inspiratif, kepada bapak ibu KemenPAN-RB sudah membentuk PP mengenai sanksi Adminitrasi ke pada penjabat. Terkait dengan adanya sosialisasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sosialisasi ini diperlukan agar tidak menimbulkan keraguan bagi para pejabat dalam mengambil kebijakan.

Alkamdulillah tim Kementerian PANRB sudah menyelesaikan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sanksi Administratif yang merupakan turunan dari UU Adpem. PP yang sudah dibentuk oleh KemenPAN-RB disampaiak persiden meneeunggu tanda tangannya serta tangga penerbitan. Ini telah disampaikan oleh Yuddy pada saat sosialilsasi UU Administrasi Pemerintahan untuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat pada hari Senin (12/10) lalu .

Yuddy menambahkan mengatakan, UU Administrasi Pemerintah ini juga mengatur posisi kepolisian dan kejaksaan. Sekarang polisi dan kejaksaan tidak bisa langsung menangkap penjabat atau pegawai pemerintah terkait pelanggarannya tetapi harus inspektorat atau pengawas internal melakukan proses pendalaman bersama dengan PPK terlebih dahulu.

“Kami masih menerima laporan di daerah, banyak aparatur penegak hukum yang melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terkait masalah administrasi. Jika ada pelanggaran administrasi maka sanksinya pun hanya bersifat administrasi sehingga tidak ada lagi kriminalisasi. Dengan adanya arahan Presiden atas terbitnya Undang-Undang dan PP ini diharapkan seluruh pejabat daerah bisa betul-betul memahami," imbuh Yuddy.

Dengan UU Adminitrasi Pemerintahan akan memberikan ruang kepada pemrintah daerah dalam membuat kebijakan. Dan mereka tidaklah perlu ragu bila akan memgambil kebijakan. Karena kebijakan penting yang tidak merugikan masyarakat serta tidak menguntungkan diri sendiri atau kelompok serta tidak menyalahgunakan wewenang tidak dikategorikan masuk dalam tindak pidana.

Dalam bekerja para penjabat dan pegawai PNS serta Non PNS paling penting para pejabat harus jujur, memiliki rasa tanggungjawab, amanah, kedepankan profesionalisme, dan berada di atas aturan-aturan yang berlaku. “Kalau berjalan dengan baik, orientasinya untuk memperlancar program-program pembangunan dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, maka kita tidak akan dipidanakan," kata Yuddy.

Asistem Deputi 5 Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Hastori mengatakan, sosialisasi UU Administrasi Pemerintahan telah dilaksanakan di pusat maupun daerah dalam dua tahapan pelaksanaan yaitu Denpasar, Solo, Batam, Makassar, dan Surabaya, dan Jakarta. Dalam sosialisasi di Surabaya ini diikuti oleh peserta dari wilayah regional Kalimantan dengan jumlah kurang lebih 250 orang.

Pegawai yang tterdapat pada UU tentang Admintrasi pemerintahan meliputi para Gubernur/Bupati/Walikota, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, para Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, para Kepala Biro/Bagian yang menangani hukum, inspektur dan dan Kepala Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara.

Semoga dengan adanya sosalisasi ini para pejabat diharapkan akan terbentuk pemahaman yang sama pada seluruh jajaran pejabat pemerintahan maupun masyarakat pada umumnya mengenai materi yang diatur dalam Undang-Undang ini.