PERLU ADANYA REFORMASI SDM APARATUR DARI PNS/NON PNS DENGAN TIGA KEMAMPUAN KOGNITIF

Budilaksono.com.....Salam inspiratif, kepada bapak ibu guna mewujudkan good government dan clean government dipemerintahan pusat, provinsi, pemda, Kemeterian dan lembaga maka Kemen PAN-RB Yuddy Chrisnandi menekankan pentingnya melakukan reformasi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS/Non-PNS.

Hal itu diungkapkan saat memberikan orasi bertema 'Reformasi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif, Efektif, Dan Akuntabel' dalam Wisuda ke-XXXIV STIA LAN di Bandung, Selasa (27/10).

Tercapainya reformasi ASN ditargetkan pemerintah dalam tiga tahun mendatang adalah mengubah dari birokrasi berbasis peraturan menjadi birokrasi yang berbasis kinerja.

“Pada tahun 2025 Indonesia tata kelolanya sudah tercapai secara dinamis, yang ditandai dengan ide-ide dan persepsi baru, peningkatan terus menerus, aksi cepat, adaptas yang fleksibel dan inovasi,” katanya Yuddy

Yuddy menambahkan, untuk mencapai cita-cita tersebut, SDM harus memiliki tiga kemampuan kognitif, yaitu mampu berpikir antisipatif, reflektif, dan inovatif. Namun untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik, juga diperlukan penegakkan supremasi hukum.

"Menjadi sebuah tantangan ketika sebuah negara masih berhadapan dengan permasalahan keterbatasan pemenuhan kebutuhan sumber daya, khususnya kebutuhan sumber daya manusia yang tidak hanya terbatas pada kuantitas, tapi juga kualitas," ujar Yuddy.

Agar ASN bekerja menjadi lebih profesional, transparan sesuai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang maka perlu adanya reformasi dibidang manajemen SDM aparatur. Dengan adanya reformasi ini maka ASN berperan penting untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang berbasis kinerja," katanya.

Kondisi negara saat ini membutuhkan profesionalitas dari para aparatur sipil negara (ASN) yang cerdas untuk menghadapi tantangan semakin berat di masa yang akan datang. Selain itu juga membutuhkan perbaikan SOP yang membutuhkan penekanan secara khusus dari ASN. (Menpan/Budilaksono)