MEKANISME JUKNIS PENGANGKATAN K2 BELUM TURUN DAN PEYALURAN DANA TUNJANGAN PROFESI GURU PERUBAHAN TAHUN 2016

Budilaksono.com.....Salam inspiratif, kepada bapak ibu pegawai honorer yang menunggu statusnya berubah menjadi CPNS kapan itu terwujud? Begitu juga guru Honorer? Karena sampaii sekarang mekanisme pengangkatan honorer K-2 menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.

Juknis yang akan mengatur tentang pengangkatan Honorer K2 sampai sekarang baik berupa peraturan pemerintah maupun surat keputusan dari kementerian terkait, belum juga turun.

Dan verbal pendataan pengangkatan Honorer K2 harus selesai akhir bulan Desember 2015 tapi juknis sebagai pedoman belum ada maka seluruh BKD otomatis belum bisa melakukan langkah apapun, sebab memang belum ada aturannya.

Terkait dengan pengangkatan honorer K-2, Dinas Pendidikan bukan sebagai instansi yang memiliki kewenangan secara langsung. Dinas Pendidikan nanti hanya dilibatkan terkait legalitas ijazahnya, sedangkan yang memiliki kewenangan langsung dalam pengangkatan honorer K-2 adalah BKD dan BKN

Pihaknya tidak tahu mekanisme yang diberlakukan dalam mengangkat honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun tersebut. Kendati demikian, berkaca dari pengangkatan honorer K-1 beberapa tahun lalu, pemerintah pusat kemungkinan akan tetap menerapkan sistem seleksi yang ketat.

Maka diharapkan seluruh honorer K2 dan K1 seringlah membaca iinformasi perkembangan pengangkatan kaliian. Dan seringlah mencari info ke BKD atau Dinas terkait dimana bapak ibu mengabdi. Bisa bapak ibu akses website dari KemenPAN-RB

Pada masalah lain, mekanisme penyaluran Tunjangan Profesi Guru tahun 2016 dikabarkan akan mengalami perubahan yang cukup mendasar. Dimana penyalurannya mengunakan sistem DAK ( Dana Alokasi Khusus).

Sistem penyaluran dana tunjangan profesi sama persis dengan penyaluran DAK. Dana tunjangan profesi guru dari pemerintah pusat langsung ditransfer ke kas daerah. Kemudian oleh pemerintah daerah, dana tersebut ditransfer ke rekening masing-masing guru penerima melalui sekolah. Dan nantinya kepala sekolah yang harus bertanggung jawab terhadap proses penyaluran tunjangan profesi guru di lembaganya.

Semoga Mekanisme juknis pengangkatan Honorer K2 segera keluar agar seluruh BKD daerah segera mendata verbal Honorer untuk diiajukan ke BKN. Jadi nasib Honorer menjad lebih jelas.

Dan semoga sistem peyaluran Tunjangan Profesi melalui mekanisme yang panjang ini tdak terjadi pemotongan-pemotongan ini dan itu. Kalau admin lebih setuju penyaluran tunjangan profesi disalurkan secara langsung kerekening guru yang dapat sertifkasi dari kemendkbud atau pemerintah pusat. Dengan tujuan untuk meminimalisir terjadi pengurangan dana sebenarnya hak guru tersebut