HATI-HATI BILA PNS TIDAK NETRAL DALAM PILKADA AKAN TERANCAM TIDAK BISA NAIK PANGKAT

Budilaksono.com....Salam inspiratif, kepada bapak ibu PNS hati-hatilah bila dalam menentukan pilihan pilkada. Bapak ibu jangan dinampakan bila senang ke salah satu calon kepala daerah. Karena Kementerian PANRB yang telah menerbitkan berbagai aturan untuk mendorong netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak di seluruh Indonesia Desember mendatang. Neralisasi ini didukung banget oleh menteri dalam negeri yakni Tjahjo Kumolo.

Menurut MenPAN-RB ingin membentuk dan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan taat kepada hukum, mari kita ikuti netralitas seperti yang dilakukan di tubuh TNI. Disini diharapkan PNS yang melayani masyarakat secara adil. Bawaslu harus tegas untuk membangun sebuah sistem yang lebih demokratis

Memorandum of Understanding (MoU) yang telah dilaksanakan antara Menteri PANRB, Mendagri, KASN, BKN, dan Bawaslu merupakan dasar dalam penerapan pengawasan terhadap ASN. Pada MoU ini ditandatangani oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) Muhammad, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.

Wah acaman dari pemerintah buat PNS ini akan terbukti bila nanti ada pejabat yang benar-benar nakal dan memang terbukti ya finish akan ditindak tegas dan tidak akan ada peningkatan karir. Dari BKN dan KASN akan mencatat dan memberikan sanksi, termasuk karir kedepan apabila terbukti ada PNS yang tidak netral

Pilkada Desember 2015 sudah dekat maka banyak mata-mata yang akan melihat kita wajar bila ada laporan mengenai keterlibatan ASN dalam pilkada telah sampai di meja pemerintah. Pemerintah perlu lebih mengoptimalkan pengawasan terkait dengan netralitas aparatur sipil negara (ASN). Yang terpenting ASN netral dalam pemilihan pilkada

Menteri Yuddy mengatakan bahwa nota kesepahaman ini diimplementasikan dengan membentuk forum koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi pengawasan netralitas. “Forum tersebut akan melakukan langkah-langkah pengawasan serta tindak lanjut dengan dikoordinasikan oleh pimpinan Bawaslu,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, nota kesepahaman ini juga memerhatikan PP No. 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Menteri Yuddy mengatakan bahwa pemerintah juga akan melakukan sosialisasi terkait dengan sanksi-sanksi tegas yang akan diberikan kepada ASN apabila terlibat dalam pilkada. Nota kesepahaman ini berlaku selama lima tahun.

Semoga dengan informasi ini akan memberi rambu-rambu seluruh PNS agar berhati-hati dalam memberi dukungan ke salah satu calon bupati di pilkada. Bila ketahuan dan ada laporan, terbukti mendukung terang-terangan ke calon bupati akan ditindak tegas tidak bisa naik pangkat.