DIRJEN GURU DAN KEPENDIDIKAN MENGATAKAN GURU HONORER K2 YANG DIANGKAT JADI CPNS HANYA LULUSAN S1/D4

Budilaksono.com.....salam inspiratif, kepada bapak ibu guru selamat melaksanakan aktivitas untuk pagi hari seperti biasanya di sekolah. Pengangkatan honorer kategori dua (K2) khusus guru menjadi CPNS‎ mengikuti aturan UU Guru dan Dosen. Dalam UU Guruu dan Dosen mengatakan guru yang diangkat CPNS atau mengikuti Ujian CPNS harus berijazah D4 atau S1

Padahal masih banyak guru dari golongan honorer K2 yang D3, D2 atau lulusan SMA. Inilah yang menjadikan pemerintah serba dilematis. Dan bila tetap mengangkat mereka maka pemerintah akan menabrak aturan UU tentang Guru dan Dosen.

Menurut Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Sumarna Surapranata mengatakan, pemerintah harus menegakkan aturan, bagaimana bisa aturan yang sudah dibuat kita langgar.‎ Sejak tanggal 30 Desember 2005, semua calon guru harus memenuhi UU Guru dan Dosen pasal 8 yaitu memiliki ijazah S1/D4, kompeten dan bersertifikat. Kalau mau jadi CPNS harus lulus seleksi.

Apa yang dilakukan pemerintah untuk mengangkat Honorer K2 menjadi CPNS tampa Tes itu adalah kemajuan yang untuk meningkatkan nasibnya menjadi lebih baik. Tetapi langkah yang diambil oleh pemerintah ini menabrak UU Guru dan Dosen yang sudah jelas sekali bahwa yang diangkat CPNS adalah guru lulusa D4/S1 yang teleh melalui seleksi tes.

“Inilah yang jadi susah bila guru honorer K2 yang mengikuti tes CPNS dari jalur khusus tidak lulus tes tapi minta untuk diangkat CPNS, coba bayangkan bagaimana nasib dunia pendidikan kita, kalau orang yang tidak lulus tes tapi ngotot diangkat CPNS,”tuturnya Sumarna

Contohnya saja Siswa SD/SMP/SMA/SMK mengikuti ujian kenaikan kelas tetapi hasilnya tidak naik kelas, apakah berani mereka menuntut naik kelas? Begitu juga dengan pelamar CPNS umum yang mengikuti ujian tes tetapi hasilnya tidak lulus, apakah pantas menuntut untuk diangkat CPNS? Secara logika kan tidak mungkin. Pandangan ini yang harus kita luruskan ke pada masyarakat.

Iya benar mereka ini sudah mengabdi bertahun-tahun bahkan ada yang puluhan tahun. Tapi bukan berarti kita menggadaikan kualitas pendidikan anak-anak ke tenaga pendidik yang tidak berkualitas.

Apakah bapak ibu ikhlas tidak menitipkan anak-anak Anda ke tenaga pendidik yang kompetensinya rendah. Mau tidak anak-anak Anda dididik oleh guru yang pengetahuannya pas-pasan. Jawabannya pasti kan tidak, makanya itu pemerintah selalu membuat formula agar pendidikan di Indonesia meningkat dengan meningkatkan kualitas guru. (Sumber : Jawa Pos)

Guru yang hebat tidak akan kesulitan ketika pemerintah gonta-ganti kurikulum. Tapi ‎kalau gurunya berkemampuan pas-pasan, sebagus apapun kurikulumnya tidak bisa mendongkrak mutu pendidikan siswa.

Langkah pemerintah sekarang yakni mengangkat guru yang lulusan S1 dan bersertifikasi, itu mutlak. Tanpa itu pemerintah tidak akan mengangkat calon guru menjadi CPNS. Hal ini juga berlaku untuk Honorer K2

Sekarang menjadi guru tidak mudah seperti dulu tetapi seorang guru harus melewati beberapa serangkaian tes yang meliputi Uji Kompetensi Guru (UKG) dan Penilaian Kinerja Guru (PKG). UKG dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 8 UU 14/2005 Tentang Guru dan Dosen dimana guru harus memiliki kualifikasi akademik S1/D4, Kompetensi, dan Sertifikasi Pendidik.

Penilaian Kinerja Guru (PKG) dilakukan ketika guru berhadapan dengan peserta didik. PKG dilakukan untuk mengukur kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional. Pihak yang melakukan penilaian kinerja guru adalah pengawas sekolah, kepala sekolah, peserta didik, komite sekolah, dan dunia usaha/dunia industri untuk kejuruan.

Hasil UKG dan PKG akan dijadikan sebagai bahan pemetaan untuk pembinaan karir guru. UKG/PKG dijadikan sebagai training need analisis. Ke depan pemberian diklat harus berdasarkan hasil UKG/PKG agar pelatihan tepat sasaran. Hasil UKG/PKG akan dikirimkan ke pihak-pihak terkait untuk dapat dijadikan landasan perbaikan mutu guru. Semua guru temasuk honorer K2 wajib mengikuti sertifikasi pendidikan. Maka mulai tahun 2016 setiap guru dan calon guru harus mengambil kuliah profesi lagi sebagai syarat sertifikasi. Dan biaya kuliah tersebut ditanggung oleh guru tersebut.

Kabarnya terbaru guru akan dites setiap tahunnya untuk mengetahui kemampuan kompetensinya. Apakah tidak membuat guru stess? Karena dalam urusan naik pangkat yang syaratnya berjibun aja sudah stres sampai meninggalkan pembelajaran untuk urusan kenaikan pangkat apalagi bila naik pangkatnya harus mengalami kegagalan berkali-kali karena kurang syarat ini dan itu, ini aja sudah membikin stress guru, apalagi harus mengikuti tes ini dan itu? Sebenar guru kita ini mau dibawa kemana? Bila ada cara yang praktis untuk meningkatkan mutu guru tampa mengikuti tahapan tess itu kan lebih baik.

Semoga pemerintah mempunyai suplemen yang jitu untuk meningkatkan mutu dan kompetensi guru tampa mengikuti rangkaian tes yang berjibun. Cukup satu cara hasilnya top cer

Budi Laksono

DIRJEN GURU DAN KEPENDIDIKAN MENGATAKAN GURU HONORER K2 YANG DIANGKAT JADI CPNS HANYA LULUSAN S1/D4

1 komentar: