SIAPA BILANG TPG DIHAPUSKAN? DANA 80 TRILLIUN SIAP DICAIRKAN UNTUK SERTIFIKASI PNS/NON PNS

Budilaksono.....Salam inspiratif, kepada bapak ibu guru siapa bilang TPG akan dihapuskan? Itu kan masih isu belum benar adanya. Ternyata untuk menepis itu, ini penjelasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan tidak akan menghapus Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD) dan Tunjangan Profesi bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (TPG BPNS). Keputusan itu didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Pasal 14 ayat (1) huruf a UU No 14 Tahun2005 UU tersebut mengatur bahwa di dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak: memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Menurut Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud (Dirjen GTK) Sumarna Surapranata‎‎, pembenahan penggajian akan dilakukan pada sumber pendapatan guru PNS menjadi gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Ketiga sumber pendapatan ini akan dimasukkan ke dalam single salary PNS.

Dirjen Pranata menjelaskan, gaji poko akan dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. Akan ada dua jenis pemberian tunjangan yaitu tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Tunjangan kinerja itu berdasarkan pencapaian kinerja. Sedangkan tunjangan kemahalan berdasarkan indeks kemahalan harga yang ada di daerah. Papua tentu berbeda dengan Jakarta, dan Garut

“Gaji PNS ini sesuai dengan pengaturan gaji di dalam pasal 79 UU ASN. Pengaturan gaji ini semata-mata untuk meningkatkan standar kesejahteraan guru,"nya.

Pranata menginformasikan, saat ini terdapat anggaran sebesar Rp 73 triliun untuk tunjangan profesi guru PNSD, dan sekitar Rp 7 triliun untuk TPG bukan PNS yang di alokasikan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Tunjangan profesi sampai ke tahun depan itu sudah dianggarkan, dan sudah dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Tahun 2016, kita sudah siapkan Rp 73 triliun untuk guru PNSD, sekitar Rp 7 triliun untuk TPG Bukan PNS yang ada di APBN,” jelas Dirjen Pranata, di Jakarta, Senin (28/9).

TPG PNSD merupakan penyaluran tunjangan profesi dengan alokasi APBN, kemudian ditransfer ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui mekanisme dana transfer daerah. Kedua, TPG BPNS yang dilakukan dengan mekanisme APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendikbud. (Sumber : Jawa Pos)

Semoga simpang siurnya mengenai TPG yang katanya dihapus ternyata tidak terbukti. Karena pemerintah tetap membetikan TPG pada PNS dan Non PNS sesuai UU nomer 144 tahun2015. Pemerintah menganggarkan 80 miliyar untuk TPG.

Selain itu kedepan pembayaran penggajian tunjangan PNS akan dilakukan dua mekanisme yaitu tunjangan kemahalan dan tunjangan kinerja. Maka nantinya setiap daerah akan terdapat perbedaan gajinya

Semoga dengan senyum merekah kepada penerima TPG, tingkat kinerjanya juga harus ditingkatkan. Jangan mau menerima tapi kinerjanya sama dengan sebelumnya atau lebih buruk dari sebelumnya.