JANJI PEMERINTAH MENGANGKAT CPNS DARI HONORER SAMPAI TUNTAS JANGAN INGKAR JANJI

‎Budilaksonoputra.....Salam insfiratif, Kepada bapak ibu tenaga honorer pejuanganmu di tanggal 15 September 2015 itu adalah awal menuju keberhasilan menjadi CPNS. Perjuanganmu dalam perjalanan menuju CPNS masihlah panjang.

Menurut perasaan Bu Titi sekarang bahagia, haru, was-was bercampur jadi satu. Karena ini baru awal saja, masih panjang perjuangan kami untuk menduduki kursi PNS. Kami akan tenang ketika pengangkatan sudah dimulai. Kalau belum dimulai, was-was itu tetap ada karena bisa saja regulasi yang dibuat justru akan mempersempit honorer K2 yang masuk daftar CPNS.

Di sini saya klarifikasi, bahwa kami semua memang bekerja maksimal, Senin sampai Sabtu sesuai jadwal yang ditetapkan sekolah serta instansi tempat honorer bekerja.

Kenapa kami bisa bertahan? Karena ada janji dan harapan kalau kami suatu ketika akan menjadi CPNS. Kami inikan sebenarnya korban PP saja. Ketika PP 48/2005 keluar kemudian muncul PP 43/2007, dan PP 56/2012, kami tersingkirkan.

Sementara usia kami justru bertambah. Setiap PP keluar, kami selalu berharap dan berharap. Meski dibayar secara tidak manusiawi kami tetap semangat karena di bayangan kami ada kursi CPNS buat kami. Lagipula pemerintah tidak dengan tegas menutup buku honorer kok, yang ada justru berbagai harapan. Ketika harapan itu tidak kunjung terealisasi, wajar dong kalau kami bangkit memperjuangkan nasib dan menuntut keadilan.

Pemerintah memang merencanakan mulai 2016, namun kami tetap meminta tahun ini ada honorer K2 yang mulai diangkat, jumlahnya bisa 50 ribu atau 80 ribu orang. Paling tidak sudah ada yang duluan diangkat, kemudian ditambah lagi 100 ribu tahun depan, dan seterusnya. Karena regulasinya harus selesai paling lambat Desember 2015. Soal apakah yang diangkat itu berdasarkan usia atau passing grade kami manut saja ke pemerintah.

Untuk merealisasikan agar pemerintah tidak ingkar janji maka harus dibuat payung hukum. Masa' pemerintah melanggar kesepakatan yang sudah dibuat. Kalau hanya mengubah beberapa pasal di PP 56‎/2012, saya rasa tidak makan waktu banyak karena yang diubah hanya tahun penyelesaian dan mekanisme pengangkatannya. Kami juga berharap pemerintah tidak sengaja mengulur-ulur waktu lagi.

Kami masih percaya dengan data BKN. Apalagi kami punya data pembandingnya. Perlu diketahui, korwil dan korda FHK2I sudah memiliki data lengkap tentang honorer K2-nya masing-masing wilayah. Kalau kemudian datanya berbeda dengan usulan PPK, kami akan melawan.

Tergantung masing-masing honorer K2 di daerah. Bisa dengan aksi demo atau melaporkan pejabat yang bersangkutan ke aparat kepolisian. Saya yakin, begitu regulasi dikeluarkan pemerintah, seluruh daerah akan bergerak. PPK melakukan verval, honorer K2 juga mengawalnya.

Dengan pengawalan ketat, PPK tidak bisa berkutik. Sebab kami akan mendesak pemerintah mempublish nama-nama honorer K2 per daerah yang sudah diusulkan PPK. Bila ditemukan ada nama yang harusnya masuk tidak dimasukkan, atau sebaliknya nama orang yang tidak berhak malah dimasukkan, kami akan mempidanakannya.

Kami setuju saja kalau harus vervalnya melalui pemda, karena anggaran verval itu sangat banyak. Kalau diserahkan ke pusat, makin lama lagi. Cukup daerah saja dengan kawalan honorer K2.

Pemerintah harus tahu, akar permasalahan honorer K2 ini ada di kesejahteraan kok. Honorer melaksanakan tugas dan kewajiban layaknya PNS, namun gaji yang diterima bagai langit dan bumi. Itu sebabnya kami minta agar UMP tetap diberlakukan dalam masa tunggu menjadi CPNS untuk meredam gejolak rasa iri di kalangan honorer.

Kami berharap kepada pemerintah, mekanisme pengangkatan yang akan dituangkan dalam regulasi nanti benar-benar fair dan tidak mengada-ada. Jangan sampai ada unsur kesengajaan untuk‎ mengurangi jumlah honorer K2 yang ada. Kalaupun nanti setelah verval, banyak yang gagal karena tidak memenuhi syarat kami ikhlas. Tapi jangan sampai kegagalan itu karena ada aturan baru yang sengaja diciptakan pemerintah. Usul kami tetap tolok ukurnya di PP 56/2012 karena data honorer K2 yang sesuai PP tersebut sudah ada. Jadi tinggal mengubah beberapa pasal saja. (Sumber : Jawa Pos)

Semoga janji dari pemerintah untuk mengangkat honorer K2 menjadi CPNS tampat Tes tidak ingkar janji. Maka para tenaga honorer harus selalui terupdate mengikuti perkembangan perjalanan pemerintah dalam pengangkatan CPNS.

Admin berharap bila honorer yang sudah diangkat CPNS jangan langsung melupakan perjuangan semula. Karena saya lihat dilapangan honorer yang sudah diangkat CPNS tidak mau lagi membantu perjuangan teman-teman honorer lain yang belum diangkat.