DUH SEMAKIN BERAT AJA, TAHUN 2016 BIAYA SERTIFIKASI DITANGGUNG OLEH SETIAP GURU 14 JUTA RUPIAH

Budilaksonoputra.....Salam insfiratif, kepada bapak ibu guru semakin kedepan kebijakan pemerintah kepada guru semin menberatkan. Contohnya adalah sertifikasi, mulai tahun 2016 guru kharus menanggung biaya sendiri bila mau sertifikasi. Kalangan perguruan tinggi menaksir biaya sertifikasi mencapai Rp 14 juta.

Sertifikasi prosesnya tetap dilaksanakan di kampus Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), salah satu LPTK, Rochmat Wahab menuturkan durasi sertifikasi untuk guru TK dan SD adalah satu semester. "Biaya sertifikasi selama satu semester bisa sampai Rp 7 juta per guru," katanya kemarin.

Sedangkan untuk guru SMP, SMA, dan SMK durasi sertifikasi selama dua semester. Jadi biayanya tinggal mengalikan saja, yakni Rp 14 juta per guru. Secara teknis proses sertifikasi masih belum ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Sertifikasi ini urusan serius. Tidak bisa dipikir sambil jalan," sarannya kepada pemerintah. Guru besar bidang pendidikan anak berbakat itu menjelaskan ke depan pemerintah memang hanya membayar tunjangan profesi gurunya (TPG) saja. Sedangkan biaya untuk memperoleh sertifikasi, ditanggung masing-masing guru.

Biaya sertifikasi yang tidak lagi ditanggung pemerintah ini memang bisa memicu polemik di masyarakat. Namun Rochmat cepat-cepat meredamnya. Dia berharap para guru ini memaknai biaya sertifikasi hingga Rp 14 juta itu sebagai investasi. "Layaknya kita mau kuliah S2," ujar dia.

Rochmat juga mengatakan, biaya untuk sertifikasi ini sejatinya dipakai untuk kebaikan guru sendiri. Sebab setelah mengantongi sertifikat profesi, guru berhak mendapatkan TPG. Bagi guru PNS besaran TPG setara dengan gaji pokok yang diterima setiap bulannya. Sedangkan untuk guru non-PNS, nominal TPG-nya minimal Rp 1,5 juta per bulan.

Kemendikbud dituntut segera menetapkan panduan teknis sertifikasi guru 2016. Selain urusan biaya, teknis pembelajaran selama sertifikasi juga berpotensi menimbulkan masalah. "Idealnya selama sertifikasi guru diasramakan," tuturnya.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Sumarna Surapranata membenarkan bahwa tahun depan berlaku kebijakan sertifikasi mandiri. Sesuai dengan namanya, sertifikasi mandiri itu adalah sertifikasi yang biayanya ditanggung guru-guru sendiri.

Pranata menegaskan bagi guru yang sudah mengajar sejak sebelum 2005, maka biaya sertifikasinya menjadi tanggung jawab pemerintah. Itu sudah tertuang dalam UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Setelah tahun 2005 biaya sertifikasi ditanggung masing-masing guru. Pemerintah melaulu kemendikbud tetap menjalankan kebijakan afirmasi.

Pranata itu mengatakan, guru yang sudah mengajar sebelum 2005 ada 1,7 juta orang. Sisa yang belum disertifikasi ada 166 ribuan orang. "Biaya sertifikasi bagi 166 ribuan orang itu tetap tanggung jawab pemerintah," kata dia. (Sumber : Jawa Pos)

Semoga guru yang mau sertifikasi cepat maka harus menyiapkan dana 14 juta untuk mengikuti PPG di Universitas yang ditentukan oleh pemerintah sebagai LPTK