BPKP BUAT SOP PROSES VERBAL HONORER K2 MENJADI CPNS 2016-2019

Budilaksono.....Salam inspiratif, kepada bapak guru pegawai honoer semoga janji pemerintah untuk meningkatkan status menjadi PNS seluruh honorer. Proses pengangkatan honorer kategori dua (K2) sudah dimulai dengan tahapan verifikasi validasi (verval) dari tingkat instansi. Ternyata verivikasi ulang baik didaerah maupun dipusat menggunakan dana. Jadi pemerintah pusat untuk verivikasi tenaga honorer membutuhkan dana Rp 16 miliar.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) sebagai ketua pelaksana verbal ulang tenaga honorer menunjuk BPKP sebagai lembaga pengaudit sekaligus pengawas. BPKP akan membuat standar operasional pelaksanaan (SOP)nya dalam proses verbal honorer K2. Ditunjuk BPKP karena sudah ada di seluruh provinsi sehingga dari sisi efisiensi anggaran sangat tepat. BKN akan ikut terlibat tapi mengikuti SOP yang ada.

Verifikasi dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) akan dilakukan oleh instansi/Pemda. Setelah hasil itu diajukan instansi/Pemda ke KemenPAN-RB, BPKP akan memverifikasi ulang. Bisa semua yang diverifikasi, bisa juga hanya uji petik tergantung tingkat validitas verifikasi instansi.‎

BPKP punya standar yang tinggi dalam sistem audit dan pasti sudah mempertimbangkan hal tersebut. Melihat hasil verifikasi ada yang gak beres, BPKP sudah bisa mencium ada kejanggalan atau tidak.

‎

‎Untuk pengangkatan CPNS 2016 dari Honorer sebanyak 110ribu, pemerintah masih menunggu payung hukum dan ketersediaan anggaran. Dan apabila anggaran memadahi bisa jadi lebih dari 110 ribu orang yang diangkat. Sekarang masalah anggaran baru dibahas di Badan Anggaran DPR RI. Terpenting pengangkatan CPNS Honorer per tahunnya tergantung ketersediaan anggaran.‎

Sistem pengangkatan tahun 2016 dari tenaga honorer tergantung payung hukumnya apakah menggunakan ters atau diangkat langsung tampa test.

Semuanya harus ada pijakan hukumnya karena mereka ini nantinya digaji dari uang negara. Untuk jumlah semestinya yang diangkat CPNS itu tergantung usulan dari masing-masing instansi berapa jumlahnya. Bila usulan dari pemda dan instansi masuk maka perintah baru menentukan kuotanya.

Maka sebab itu para honorer K2 mengikuti janji kemenPAN-RB yang mengangkat honorer tampa test. Jadi payung hukumnya juga harus tampa test. Semua ini tergantung pada honorer mau mengantar janji KemenPAN-RB sampai tuntas atau hanya diawal saja atau sampai ditengah jalan saja. Bila penyusunan payung hukum perwakilan honorer tidak ada bisa jadi payung hukumnya akan melenceng dari tuntutan dari demo 15 september 2015 kemarin. Payung hukum yang ditetapkan harus kita kritiisi jangan sampai diterima saja bila tidak sesuai.