YAYASAN PENDIRI SEKOLAH HARUS PUNYA USAHA SENDIRI, AGAR SEKOLAH TIDAK MENGANTUNGKAN BOS DARI PEMERINTAH

Budilaksonoputra......salam insfiratif, Kepada bapak ibu guru bahwa dana bos sampai sekarang juga belum cair. Adanya keterlambatan dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang madrasah yang terjadi belakangan ini, hendaknya disikapi secara bijak oleh madrasah.

Bahkan sebaiknya yayasan yang menaungi keberadaan madrasah, khususnya madrasah swasta ikut membantu untuk mencarikan solusi agar keberlangsungan kegiatan pembelajaran di madrasah masih tetap berjalan dengan baik.

Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Banyumas, Bambang Sucipto, sebenarnya yang bertanggung jawab terkait keberlangsungan operasional madrasah, khususnya swasta bukan hanya pemerintah, melainkan yayasan yang menaungi madrasah tersebut juga turut memiliki andil.

”Pemerintah hanya sebatas membantu, sehingga bukan mendanai seratus persen seluruh kebutuhan operasional madrasah swasta. Jadi jangan hanya mengandalkan pemerintah dalam pendanaan operasional madrasah,” jelas dia.

Bila merujuk pada aturan mendirikan sebuah sekolah/madrasah swasta, maka semestinya yayasan tersebut harus memiliki modal yang mencukupi. Artinya madrasah semestinya memiliki simpanan dana yang dapat digunakan minimal selama empat tahun.

Dengan demikian, lanjut dia, ketika terjadi keterlambatan dalam penyaluran dana BOS, madrasah tidak mengalami kebingungan, sebab sudah ada cadangan dana yang disediakan pada saat awal mendirikan madrasah/sekolah.

Hal ini seringkali tidak dipahami oleh sebagian sekolah/madrasah swasta. Maka tidak mengherankan ketika sekolah membutuhkan dana, selalu hanya mengandalkan dana bantuan dari pemerintah.

Padahal untuk memeroleh sumber pendanaan, sekolah maupun madrasah diperbolehkan untuk menerima sumbangan dari masyarakat. ”Itu sah-sah saja, asalkan bukan merupakan tarikan yang bersifat memaksa,” ujarnya.

Menurut Bambang, jika seluruh komponen, baik pemerintah, yayasan, dan masyarakat berperan, maka tidak akan muncul persoalan guru guru honorer belum mendapatkan gaji lantaran dana BOS dari pemerintah terlambat disalurkan. ”Sebenarnya tergantung dari pandai-pandainya sekolah atau madrasah. Kalau hanya mengandalkan dana dari BOS, maka ketika penyaluran dana BOS terlambat, madrasah akan kebingungan,” kata dia.

Dia menambahkan, pada tahun ini pencairan dana BOS madrasah secara nasional memang sedang mengalami keterlambatan, sebab ada perubahan aturan dalam administrasi pencairan yang membutuhkan waktu cukup lama. ”Kami terus mendorong pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan permasalahan administrasi agar dana BOS segera dapat dicairkan pada masing-masing sekolah,” tandasnya. (Sumber : Suaramerdeka)

Betul sekali yang diutarakan oleh Kepala Kemeterian Agama Banyumas. Sebuah yayasan memdirikan sekolah harus memiliki dana, gedung dan lahan. Kalau pemerintah hanya sifatnya membantu. Makanya yayasan tidak usah mengantungkan bantuan dana BOS dari pemerintah. Ada tidaknya dana BOS pendidkkan di Yayasan tetap berjalan.

Kalau bisa yayasan mempunyai usaha yang melibatkan siswa atau diluar pendidikan yan bisa meyokong pendanaan di Sekolah.