WOOW MANTAP....ANGGARAN TPG KEMENDIKBUD GURU BARU MENCAPAI 214,318 TRILLUN

Budilaksonoputra.....Salam Insfiratif, Kepada bapak ibu guru baik PNS maupun Non PNS yang mengharapkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang belum dapat bersabarlah. Buat guru Non PNS untuk yang mengajar sekolah dasar dikirim langsung kerekening guru, sedangkan guru yang mengajar di SMP/SMA/SMK dikirim melalui bank penampung ( BRI,BNI dan Bank Mandiri).

Guru non PNS sebanyak hampir 51.000 ribu yang sudah disalurkan TPGnya pada bulan Juni 2015. Buat guru yang belum mengikuti proses sertifikasi dari awal tidak usah berharap dulu. Dan bagi guru yang sudah mendapat SK dirjen untuk sertifikasi (TPG) yang belum mendapatkan tunjangan propesi guru itu disebabkan nilai nominal pada rekeningnya kurang dari 50 ribu atau disebabkan proses transfer melalui RTGS memakan waktu beberapa hari.

Seharusnya Tunjangan Profesi guru baik PNS maupun Non PNS, nilai besarnya TPG berbeda-beda. Harusnya perbedaan ini tergantung pada empat poin yakni masa kerja,pangkat golongan, profesional guru sebagai pendidik,dan kualitas guru dalam mengajar.

Sebagaimana yang disampaikan oleh anggota Komisi X (bidang pendidikan) DPR Ferdiansyah mengusulkan, pemerintah harus mengubah sistem atau pola pembayaran tunjangan profesi guru (TPG).

Selama ini, kucuran uang TPG dipukul rata, tanpa mempertimbangkan seseorang guru itu memiliki kualitas mengajar yang baik atau tidak. Pembedanya hanya merujuk pada golongan pangkat kepegawaian saja. "Sistem yang bagus adalah, bagaimana supaya guru-guru penerima TPG itu bersemangat mengembangkan diri," katanya di komplek DPR kemarin.

Politikus Partai Golkar itu menuturkan, Kemendikbud atau Kemenag bisa membuat sistem kompetisi dalam penetapan besaran TPG. Sehingga nominal TPG yang diterima masing-masing guru berbeda-beda. Guru yang berkualitas mendapatkan TPG yang lebih besar, dibandingkan guru yang mengajar ala kadarnya.

Ferdiansyah mensimulasikan anggaran TPG itu terdiri dari enam tingkatan atau grade. Tingkatan paling rendah hanya diberi TPG Rp 1 juta per bulan. Sedangkan untuk tingkatan TPG paling tinggi, diganjar TPG hingga Rp 6 juta per bulan.

Dengan sistem itu para guru akan berkompetisi untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kompetensinya. Supaya bisa mendapatkan nominal TPG yang lebih besar. Cara ini lebih adil dibandingkan saat ini yang menggunakan model pukul rata. "Guru yang kompetensinya bagus dengan guru yang biasa-biasanya saja, TPG-nya sekarang sama. Kasihan yang bagus," ujarnya.

Menurut Ferdiansyah pemerintah harus merangsang para guru untuk membelanjakan uang TPG dengan bijak. Yakni menyisihkan sebagian nominal TPG untuk keperluan pengembangan diri. Misalnya mengikuti pelatihan, kursus, atau langganan internet untuk mencari literature-literatur pembelajaran.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata menuturkan, memang benar guru-guru harus didorong untuk melakukan pengembangan diri. Sehingga kualitas mengajarnya semakin baik dari waktu ke waktu.

Dia tidak ingin para guru sudah merasa berada di titik aman dan nyaman ketika mendapatkan TPG. Sehingga kegiatan mengajarnya hanya sebatas memenuhi kriteria untuk mendapatkan TPG. Seperti mengajar linier dan sesuai bobot minimal 24 jam tatap muka ke depan.

"Anggaran untuk gaji dan tunjangan guru itu besar sekali. Ayo sekarang gantian kualitasnya yang ditingkatkan," ujarnya. Data Pranata menyebutkan, tahun ini total anggaran untuk gaji dan tunjangan guru mencapai Rp 214,318 triliun.

Angaran yang diberikan pemerintah setara dengan 52,38 persen dari total anggaran fungsi pendidikan. Anggaran jumbo itu belum termasuk untuk guru di bawah Kemenag. (Sumber : Jawa Pos)

Semoga informasi dari anggota komisi X DPR RI bisa menjadi pertimbangan kementerian Pendidikan dan kebudayaan dalam pemberian TPG baik pada guru PNS maupun Non PNS.

Bagaimana bila TPG guru diberikan keseluruh guru PNS dengan kriteria 4 poin yakni masa kerja mulai 0 tahun (CPNS), pangkat golongan mulai (IIIa), profesional guru sebagai pendidik, kualitas guru dalam mengajar baik atau tidak. Ini bertujuan agar tidak ada kesejangan sosial antara guru sertifikasi dan non sertifikasi karena tugas mereka sama.

Dan guru non PNS untuk mendapatkan TPG tidak seluruhnya dapat. Harusnya dengan aturan kriteria 4 poin sesuai aturan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui kemendikbud.