PEMERINTAH DINILAI KURANG PERHATIAN LAGI TERHADAP NASIB GURU

Budilaksonoputra.....Salam insfiratif, kepada bapak ibu guru yang sedang beraktivitas semoga diberi kemudahan. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menganggap perhatian pemerintah terhadap guru dianggap semakin buruk. Hal ini dinyatakan Ketua Umum PB PGRI, Sulistyo karena mengetahui ihwal anggaran yang disediakan untuk sertifikasi guru malah menurun di tahun ini.

"Itu tanda perhatian yang semakin jelek kan?" kata Sulistyo kepada wartawan, Selasa (23/6). Sulistyo mengatakan pemerintah perlu membantu para guru yang belum terpenuhi kualifikasi akademik D4 atau S1-nya.

Menurut Sulistyo, pemerintah berkewajiban mengalokasikan anggarannya untuk membantu mereka. Sehingga para guru bisa memperoleh sertifikasi dan mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Menurut Ketum PB PGRI ini kewajiban bantuan pemerintah sudah tertera jelas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD), terutama pada Pasal 13 Ayat (1). Pasal ini menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Sulistyo menegaskan aturan itu jelas mengharuskan pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggarannya. Namun pada praktiknya, Sulistyo menilai banyak daerah yang justru malah tidak menyediakan anggaran.

Sulistyo mengungkapkan banyak guru di daerah yang mengaku tidak menerima bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4-nya. Mereka, kata dia, membiayai kuliah dari kantungnya sendiri. Untuk itu, Sulistyo menganggap kinerja pemerintah dalam upaya peningkatan mutu guru sangat buruk.(Sumber : Republika)

Apa yang dikatakan oleh PGRI itu benar, sekarang dan kedepan bukannya pemerintah menyejahterakan guru sebagai pencetak sumber daya manusia yang unggul. Banyak guru PNS yang belum S1 dan melanjutka S1 sebagai satu syarat sertifikasi banyak yang menggunakan dana sendiri.

Dan pemerintah melalui kemendikbud juga mepersempit gerak guru dengan banyaknya aturan dan kebijakan pemerintah yang semakin spesifik dan ketat.

Selain kuliah S1 dan D4, adalah dalam hal naik kepangkatan guru yang minimal 4 tahun dengan syarat yang memberatkan. Syarat memberatkan dalam naik pangkat guru adalah melampirkan sertifikat pengembangan diri yang bernilai sebanyak 3 buah setiap jenjang naik pangkat dan karya ilmiah/penelitian. Selain itu juga guru juga dihambat dalam mendapatkan haknya untuk mendapatkan sertifikasi.

Pokoknya dalam hal kenaikan pangkat PNS yang paling enak PNS struktural karena secara otomatis dalam 4 tahun naik pangkat.

Kasihan nasib guru sekarang, banyak guru terhambat naik pangkatnya dengan aturan yang baru ini. Akhirnya guru akan banyak berhenti naik pangkatnya di IIIb saja. Kenapa karena pada saat mengajukan naik pangkat ke IIIc harus ada karya ilmiah/penelitian yang harus dipublikasikan di majalah atau koran.

Kami guru PNS yang sudah lama mengabdi tapi belum bisa naik pangkat dari IIIa ke IIIb dengan aturan kepangkatan yang baru dan mengalami kegagalan 4x. Dan sekarang kami mencoba lagi yang ke 5 kalinya, semoga tidak gagal lagi. Selain itu kami juga gagal mengikuti sertifikasi guru dengan aturan atau persyaratam serifikasi guru 2015 ini.