Budilaksonoputra.....Selamat
siang bapak ibu PNS dan Non PNS semoga diberi kemudahan beraktivitas. Menpan meluncurkan tiga aplikasi anti korupsi bagi PNS dan Non PNS yang bekerja di instansi Pemerintahan
Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meluncurkan tiga aplikasi
dalam rangka mewujudkan birokrasi yang berintegritas, akuntabel, efisien dan
bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Tiga aplikasi tersebut yaitu
Whistleblowing System (WBS), Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan ASN
(Siharka) dan Sistem Pelaporan Gratifikasi Online (Silaga).
Peluncuran
tiga aplikasi itu dilakukan dalam acara acara Reform Corner seri ke - 23 di
ruang serbaguna Kementerian PANRB. “Kita harus menjadi pelopor berbagai
kegiatan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efisien dan mampu
memberikan pelayanan yang baik,” kata Sekretaris Kementerian PANRB, Dwi Wahyu
Atmaji kepada wartawan di kantornya, Selasa (19/05).
Dikatakan,
aplikasi WBS sebenarnya sudah ada beberapa tahun yang lalu, namun karena ada
kendala teknis maka baru bisa digunakan saat ini. Sehingga, menurutnya,
peluncuran yang ada sekarang merupakan re-launching dari sistem yang sudah ada
sebelumnya.
Untuk
Siharka dan Silaga, lanjut Atmaji, akan memudahkan ASN untuk dapat melaporkan
gratifikasi yang diterimanya, sehingga tidak perlu datang ke KPK. Dua sistem
ini juga sudah ditegaskan dalam kebijakan yang dibuat yaitu Peraturan Menteri
PANRB Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Kementerian PANRB, dan Surat Edaran (SE) No. 1/2015 tentang Kewajiban
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Untuk
mengakselerasi upaya – upaya pencegahan pemberantasan korupsi, Kementerian
PANRB sudah menyusun format pelaporan yang sederhana, yang tidak rumit seperti
LHKPN di KPK, dan bisa dilakukan secara online. Aplikasi ini diharapkan bisa
menjadi rujukan dan dimanfaatkan secara nasional.
Inspektur
Kementerian PANRB Devi Anantha mengatakan, pihaknya siap melakukan coaching
clinic terhadap 3 aplikasi ini. Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga sedang
mencoba melakukan audit secara reguler sehingga bisa menjadikan Kementerian
PANRB bebas dari KKN. “Tiga aplikasi yang ada saat ini hanya merupakan
hardware, tetapi yang kami butuhkan saat ini yaitu software yang paling
berpengaruh terhadap perbaikan sistem di Kementerian PANRB,” kata Devi.
Menurutnya,
ada tiga hal penting yang bisa menjadi software, yaitu integritas, komitmen
tentang kompetisi, serta pimpinan yang kondusif. “Ini software dan soft control
yang mau kita bangun. Kita siap membangun lingkungan kita menjadi lebih baik
lagi,” ucapnya.
Direktur
Transformasi Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Doris Becker
memberikan dukungannya terhadap kegiatan yang mendorong manajemen integritas
yang lebih baik. Karena menurutnya, integritas sangat penting untuk mencapai
birokrasi yang bersih, melayani dan akuntabel. “Yang terpenting tidak hanya
peluncuran 3 aplikasi ini tetapi implementasinya. Kami berharap aplikasi ini
digunakan untuk melaporkan gratifikasi. Kami akan membuat pemantauan dan dalam
beberapa bulan akan melakukan evaluasi agar bisa melihat apakah sudah baik atau
belum,” kata Doris. (Sumber : menpan)