PEMERINTAH HARUS BERHATI-HATI MENERAPKAN STRATEGI PERATURAN HARGA IKAN

Budilaksonoputra...... Di Indonesia Setiap pergantian menteri selalu bergantian kebijakan. Dan jarang menteri yang baru meneruskan program-program yang masih baik diterapkan pada kondisi saat ini. Oleh sebab itu Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia ( KNTI ) menyarankan pemerintah harus lebih berhati-hati menerapkan strategi peraturan harga ikan dipasar domestik.

Ketua Dewan Pembina KNTI Riza Damanik mengatakan, jika pemerintah tidak menerapkan dengan hati-hati, maka kebijakan tersebut dapat menghambat kesejahteraan masyarakat nelayan kecil. "Di tengah naik-turun harga BBM sebulan terakhir, ongkos melaut dan biaya hidup nelayan terus melambung. Perlu diketahui, proses penertiban perizinan dan IUU Fishing umumnya dilakukan oleh kapal-kapal berukuran besar. Sementara sekitar 60-70 persen dari kebutuhan konsumsi ikan domestik rakyat Indonesia merupakan hasil tangkapan nelayan kecil," kata Riza

Berdasarkan Laporan Hasil Kerja Tim Penataan Perijinan, Pendapatan Negara Bukan Pajak, dan Penanggulangan IUU Fishing, diketahui bahwa salah satu dampak diterbitkannya PermenKP RI.No.57/PermenKP/2014 tentang Perubahan Kedua atas PermenKP RI No.Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI adalah harga ikan terjangkau masyarakat bawah. Adapun dampak lain seperti meningkatnya stock hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan, terhentinya illegal fishing angkut ikan langsung ke luar negeri.

Menurut Riza, di Indonesia terdapat sekitar 18 jenis ikan konsumsi. Selama ini, bilamana produksi ikan maupun udang tinggi, maka harga ikan justru rendah. Padahal ongkos produksi yang dikeluarkan nelayan maupun pembudidaya ikan terus melambung tinggi.

"Harga jual ikan adalah bagian hilir, sedang hulunya adalah ongkos produksi. Maka, tidaklah elok mendesak harga jual ikan menjadi lebih rendah lagi, sedang pemerintah belum menggunakan sumberdayanya untuk membantu nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil menurunkan biaya produksi," tambahnya.

Oleh karena itu, untuk menekan biaya produksi, lanjut Riza, KNTI meminta pemerintah untuk mengambil langkah strategis guna menjaga harga pakan, harga jaring ikan, dan harga BBM agar tidak merugikan nelayan maupun pembudi daya ikan skala kecil. Selain itu, pemerintah didesak segera menyediakan fasilitas informasi harga ikan dan lokasi-lokasi penangkapan ikan potensial secara rutin ke kampung-kampung nelayan. ( sumber : Kedaulatan Rakyat )