MENINGKATKAN HASIL NEGARA DARI SEKTOR KELAUTAN

Budilaksonoputra…..Pemerintah akan meningkatkan pemasukan negara dari hasil laut secara signifikan. Demikian disampaikan Menko bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo pada acara rapat kordinasi bidang kemaritiman di KKP beberapa hari yang lalu.

Menurut Indroyono Soesilo mengatakan dari hasil rapat tersebut didapat kesepakatan beberapa poin, di antaranya adalah menghentikan sementara atau moratorium pemberian izin operasional kapal-kapal penangkap ikan baru. Saat ini, jumlah kapal penangkap ikan yang memiliki izin sekitar 5.300 unit.

Langkah diambil karena pemerintah ingin menata ulang kinerja kelautan Indonesia agar hasilnya maksimal. “Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pemasukan Negara,” katanya Indroyono

Indroyono menambahkan, kebijakan mengenai moratorium pemberian izin kapal-kapal ikan dalam hal kita mengadakan evaluasi sampai akhir Desember sehingga dengan demikian kita sudah bisa mengambil kebijakan-kebijakan baru berkaitan dengan perizinan baru kapal-kapal ikan

"Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia ingin meningkatkan pemasukan Pendapatan Negara Bukan Pajak dari yang sekarang ini sekitar Rp 250 milyar menjadi Rp 1,5 trilyun pada akhir tahun 2015. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu akan direvisi segera dalam waktu satu bulan, sehingga bisa ditandangani oleh bapak presiden,” lanjutnya.

Kebijakan lain yang segera diterapkan juga adalah larangan bongkar muat di tengah laut sebagai upaya deteksi terjadinya pencurian ikan, serta mewajibkan kapal penangkap ikan yang memiliki izin memasang alat monitor selama 24 jam agar aparat keamanan yang bertugas dapat membedakan antara kapal legal dan ilegal.

Pada kesempatan sama, Laksamana Muda TNI, Arief Rudianto selaku Asisten Operasi Kepala Staf TNI AL mengakui banyak kendala ditemukan saat TNI melakukan pengawasan diwilayah laut Indonesia. Keterbatasan alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang dimiliki TNI AL juga menjadi kendala sehingga hasil laut Indonesia mudah dicuri.

“Karena negara kita ini juga mengizinkan negara lain untuk mengoperasikan kapal-kapalnya di wilayah laut kita, orang yang diberi izin ini ada yang nakal, ada yang tidak, mungkin dia satu izin bisa digunakan untuk beberapa kapal, sehingga kitapun setiap hari melakukan operasi akan selalu menemukan hal-hal seperti itu," jelas Arief Rudianto.

"Wilayah kita kan luas, juga tadi keterbatasan dari alutsista yang kita miliki, dukungan logistik juga terbatas, kita selalu mengajukan peningkatan anggaran kita kepemerintah, dukungan anggaran yang diberikan ke TNI ini kan tentunya juga masih ada hal-hal lain yang perlu diurus oleh negara,” imbuhnya.

( Referensi dari pikiran rakyat )