ORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI KELAUTAN

Budilaksonoputra….Menteri Kelautan dan perikanan Sharif C. Sutardjo menjelaskan Program pembangunan kelautan lima tahun kedepan akan lebih berorientasi pada pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumberdaya kelautan. Potensi ekonomi kelautan yang dimiliki Indonesia apabila dikelola dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien akan mampu mendukung pencapaian visi pembangunan Indonesia menjadi salah satu negara maju pada tahun 2025 mendatang. Namun pengembangan potensi ekonomi kelautan saat ini masih terkendala dengan aspek regulasi dan informasi. Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi antar sektor maupun antara pusat dan daerah merupakan tantangan yang memerlukan solusi mendasar perlunya norma hukum yang mengatur tata kelola laut.

Sharif menetapkan beberapa kebijakan untuk optimalisasi pemanfaatan ekonomi sumberdaya kelautan. Diantaranya, pengembangan industri kelautan antara lain produksi garam dan produk turunannya, bioteknologi dan biofarmakologi laut, pemanfaatan air laut dalam, marikultur, industri pengolahan hasil kelautan, dan pengembangan ekonomi sumberdaya non konvensional dan energi terbarukan. Termasuk pengembangan jasa kelautan antara lain melalui pegembangan wisata bahari, pengelolaan pipa kabel bawah laut, pengelolaan bangunan laut, dan jasa kelautan lainnya.

Dia menambahkan saat ini Indonesia telah tercatat menjadi anggota dari Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional fisheries management organisations /RFMOs) yang melingkupi perairan Indonesia. Yaitu Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) , Commission on Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) dan terakhirWestern and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC). Langkah pemerintah Indonesia, yang difasilitasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)menjadi anggota RFMOs mempunyai nilai strategis. Dengan menjadi anggota RFMOs, Indonesia memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam pengelolaan dan pemanfaatan tuna untuk perekonomian Indonesia. Keikutan serta Indonesia tersebut sesuai mandat UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Mariculture

Pada acara Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Sumber Daya Kelautan di IPB International Convention Center Bogor menjelaskan, salah satu optimalisasi ekonomi kelautan adalah meningkatkan potensi marikulture. Apalagi budidaya laut atau mariculture saat ini menjadi usaha yang mempunyai prospek cerah dan peluang sangat besar. “Luas indikatif potensi lahan pengembangan budidaya laut nasional sebesar 8,36 juta ha sampai tahun 2011 baru dimanfaatkan untuk usaha mariculture sekitar 169.292 ha atau 3,69%”, katanya Slamet Soebjakto dirjen Perikanan Budidaya.

Menurut Slamet bahwa komoditas yang dikembangkan mariculture yakni rumput laut, berbagai jenis ikan bernilai jual tinggi antara lain ikan Kerapu, Bawal bintang, Kakap putih dan Kakap merah merupakan komoditi ekspor yang banyak diminati pasar luar negeri. Prospek pengembangan budidaya laut khususnya pada area off shore mempunyai peluang besar sebagai alternative usaha yang prospektif bagi masa depan perikanan budidaya.

KKP telah menetapkan 10 propinsi untuk dijadikan model percontohan atau demfarm budidaya laut. Wilayah ini memang selama ini merupakan sentra produksi ikan kerapu. “Provinsi penghasil utama ikan Kerapu yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Aceh, Provinsi Lampung, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Papua Barat, Provinsi NTB, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Maluku”, sebut Slamet.

KKP telah melakukan penyusunanRencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan (RPP-WPP) di Indonesia. Diantaranya, untuk mendukung program industrialisasi perikanan telah ditetapkan satu WPP baru yakni WPP 718, yang meliputi wilayah perairan Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor Bagian Timur. Apalagi laut Arafura dan sekitarnya sebagai salah satu kawasan perikanan tersubur di dunia. Dengan implementasi RPP ini diharapkan devisa negara dapat ditingkatkan serta industri perikanan lokal di Provinsi Maluku, Papua dan Papua Barat akan tumbuh dan berkembang. Efek selanjutnya, lapangan kerja bagi masyarakat lokal tercipta luas.

( Referensi artikel dari KKP )